.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menilai produk perkebunan kelapa sawit Indonesia dapat menjadi soft power Indonesia dalam peta geopolitik global.
"Sawit bisa menjadi menaikan posisi tawar Indonesia," kata Sultan dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 8 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pasar crude palm oil atau CPO global, kata Sultan, sangat bergantung dengan kebijakan sawit Indonesia. Saat ini, semua negara membutuhkan produk olahan kelapa sawit sebagai bahan pangan dan energi.
"Kita beruntung menjadi negara dengan produksi sawit terbesar di dunia. Artinya, semua negara mengakui Indonesia menjadi market leader dan price maker produk olahan kelapa sawit di dunia", terangnya.
Ia mengatakan program pengembangan kelapa sawit sangat relevan dan sesuai dengan semangat penggunaan energi baru terbarukan. Sehingga, kata dia, sangat beralasan jika pemerintah ingin melakukan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit ke semua wilayah yang memiliki lahan yang cukup luas.
"Dalam situasi geopolitik yang serba tidak pasti, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi dan pangan adalah modal utama stabilitas perekonomian sebuah negara," ujarnya kembali.
Meskipun begitu, Sultan tetap meminta pemerintah untuk menghitung ulang rencana pembukaan lahan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi. Menurut Sultan, segala program pemerintah harus tetap dilaksanakan secara berkelanjutan, termasuk dalam membangun industri sawit.
Sultan sebelumnya sempat menyatakan penolakannya terhadap rencana ekstensifikasi lahan pertanian untuk pembukaan lahan sawit dan 20 juta hektare hutan untuk pangan dan energi. Menurut pandangannya, yang dilakukan pemerintah justru lebih mengarah kepada deforestasi.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan Indonesia perlu menambah perkebunan kelapa sawit karena tanaman itu merupakan produk strategis negara. Prabowo juga mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir soal deforestasi. Sebab, kata dia, sawit termasuk pohon yang menyerap karbon dioksida.
Pengamat politik lingkungan dari Konsorsium Peneliti dan Pemberdayaan untuk Kesejahteraan (KIPRAH) Ahalla Tsauro menyatakan bahwa pernyataan Praabowo keliru. Sebab, bisnis perkebunan sawit dianggap berperan besar dalam deforestasi selama bertahun-tahun. “Hal ini berdampak pada degradasi lingkungan dan mengancam biodiversitas alam serta kepunahan,” kata Ahalla kepada Tempo, Senin 6 Januari 2024.
Hanaa Septiana berkontribusi dalam peulisan artikel ini.
Catatan Redaksi:
Judul berita ini direvisi pada Rabu, 8 Januari 2025, pukul 17.41 WIB. Sebelumnya berita ini berjudul Ketua DPD RI Sebut Sawit Bisa Jadi Nilai Jual Indonesia, tapi Hati-hati Deforestasi. Terima kasih.
