.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamuddin mengusulkan pemerintah mencari alternatif pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui skema zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Sebab, anggaran dari negara masih belum menutupi total anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut.
"Pemerintah perlu menyiapkan skema pembiayaan yang partisipatif agar program ini dapat berjalan baik dan maksimal dengan semangat gotong royong," kata Sultan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 11 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sultan menilai masyarakat juga ingin terlibat langsung membantu pembiayaan program MBG besutan Presiden Prabowo Subianto, termasuk lewat skema ZIS. Apalagi, ujar Sultan, program tersebut membawa misi kemanusiaan yang universal.
"Sebagai bangsa yang terkenal dermawan, dukungan pembiayaan terhadap kebutuhan pokok masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah," ungkapnya.
Ia mengatakan, dana ZIS berpotensi memenuhi separuh dari kebutuhan anggaran program MBG. Sehingga dengan keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembiayaan program MBG, partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat adalah cara yang perlu dikaji secara serius.
"Tinggal bagaimana pemerintah mampu menyiapkan skema pengumpulan dana hibah, zakat, infaq dan sedekah tersebut dengan manajemen yang akuntabel dan transparan," tegasnya.
Mantan wakil gubernur Bengkulu tersebut mendorong pemerintah untuk memanfaatkan potensi zakat yang besar melalui lembaga-lembaga ZIS, khususnya Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Ia juga menyebutkan ada banyak organisasi masyarakat atau ormas keagamaan yang bisa diajak untuk ikut membantu pembiayaan program MBG.
"Kami percaya masyarakat juga organisasi kemasyarakatan khususnya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU akan menyambut baik dan mendukung penuh inovasi pembiayaan yang kami usulkan ini," jelasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya sempat menyebutkan anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun yang tersedia saat ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Bahkan, dana tersebut belum mampu mencakup seluruh anak sekolah di Indonesia.
“Sekarang Rp 71 triliun cukup sampai bulan Juni. Kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu anggaran Rp 420 triliun,” kata Ketua Umum PAN itu pada Selasa 7 Januari 2025.
Karunia Putri ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
