Konsolidasi Nasional Rekomendasikan 8 Isu Penting Pendidikan

TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menerima delapan rekomendasi dari hasil Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas Dikdasmen) 2025. Rekomendasi diserahkan langsung oleh delapan komisi yang mewakili berbagai daerah dan lembaga pendidikan.

Masing-masing komisi merepresentasikan isu strategis pendidikan dasar dan menengah, mulai dari akses, kualitas guru, tata kelola, hingga literasi. Emy Rosana Saleh dari Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mewakili Komisi 1 menekankan tiga isu utama. Ketiganya adalah akses pendidikan di daerah terpencil, peningkatan mutu guru, dan pengelolaan anak putus sekolah. “Masih banyak kecamatan tanpa satuan pendidikan. Ini harus segera diatasi,” ujar Emy seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian Pendidikan pada Kamis, 1 Mei 2025.

Konsolidasi Nasional Pendidikan Tahun 2025 dihelat di Kompleks Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Depok, Jawa Barat, pada Selasa, 29 April 2025. Konsolidasi ini membahas sejumlah perubahan kebijakan pendidikan sebelum diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026. Kalangan pendidikan perlu menyamakan persepsi dan berkolaborasi mengatasi tantangan pendidikan nasional.

Komisi 2 dalam Konsolidasi Nasional membahas sisi infrastruktur dan perencanaan. Taufiq Mursad dari Dinas Pendidikan Gowa, Sulawesi Selatan, mewakili Komisi 2 mendorong agar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang telah diverifikasi dan divalidasi menjadi rujukan utama pembangunan dan revitalisasi sekolah.

Komisi 3 membahas penerimaan siswa baru. Maryam, dari Dinas Pendidikan Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menyarankan penguncian Dapodik sesuai daya tampung saat pengumuman pendaftaran. Hal itu demi transparansi. Dia juga mendorong kerja sama dengan sekolah swasta terakreditasi untuk menampung kelebihan siswa.

Komisi 4 menyampaikan praktik pemanfaatan rapor pendidikan, seperti yang dilakukan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Katman dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan NTB mengatakan, daerahnya memetakan kualitas hasil belajar dan merancang intervensi kebijakan berdasarkan kesenjangan yang ditemukan.

Sehubungan dengan peningkatan kompetensi guru, Usman dari Dinas Pendidikan Buol, Sulawesi Tengah, menyampaikan peran pelatihan SEAMEO, Asosiasi Guru Matematika Indonesia, hingga Komunitas Guru Belajar Nusantara yang bekerja sama dengan balai guru di Sumatera Utara dan Jawa Timur. SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) bertujuan meningkatkan kerja sama regional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. 

Komisi 6 mengangkat isu pendidikan jarak jauh (PJJ). Pujianto dari Dinas Pendidikan Sorong, Papua, mendorong agar pelaksanaan PJJ menjadi kebijakan nasional tahun 2026, dengan syarat sistem pembelajaran telah terstruktur, interaktif, dan didukung guru kompeten.

Komisi 7 menyoroti pendidikan karakter. Sutarmo dari Dinas Pendidikan Surakarta, Jawa Tengah, meminta percepatan regulasi daerah dan pelibatan empat pilar pendidikan—satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media.

Adapun Komisi 8, melalui Herawati dari Balai Bahasa Jawa Barat, mendorong penguatan literasi bahasa dan sastra dalam Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan. Dia juga mendorong pelibatan Balai Bahasa dalam distribusi buku bacaan bermutu.

Forum Konsolidasi Nasional Pendidikan 2025 menjadi pijakan awal penyusunan kebijakan jangka menengah Kemendikdasmen untuk periode 2025–2029. Tagar #PendidikanBermutuUntukSemua digaungkan sebagai visi kolektif menuju pendidikan yang adil dan berkualitas.

Menteri Mu'ti mengatakan, seluruh rekomendasi akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian bersama para pemangku kepentingan. “Kami ingin memastikan implementasinya tepat sasaran, selaras, dan berkelanjutan,” ujar dia. Menteri Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasinya atas semangat kolektif para peserta Konsolnas yang berlangsung selama tiga hari di Depok, Jawa Barat. “Forum Konsolidasi Nasional memiliki semangat, visi, dan komitmen yang sama bahwa Indonesia masa depan bisa kita wujudkan melalui pendidikan yang bermutu,” ujar Mu’ti.