.png)
INFO TEMPO – Pemerintah Provinsi Aceh mulai menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan kembali Jembatan Peusangan Selatan di Kabupaten Bireuen. Langkah tersebut menjadi tindak lanjut dari kajian dan pemantauan lapangan yang dilakukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) bersama para pemangku kepentingan selama beberapa pekan terakhir.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen, Fadhli, mengatakan jembatan rangka baja yang menghubungkan Desa Ule Jalan dan Desa Suwak itu berada pada ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Setelah penyusunan DED rampung, Pemprov Aceh akan melanjutkan proses penyusunan anggaran untuk pembangunan kembali jembatan tersebut,” ujar Fadhli kepada Tempo pada Rabu, 24 Juni 2026.
Penyusunan DED tersebut menjadi salah satu tindak lanjut dari rangkaian kajian dan pemantauan Satgas PRR di berbagai wilayah terdampak bencana di Aceh selama awal Juni, sesuai amanat Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk). Selain rekonstruksi dan rehabilitasi, juga bertugas untuk mengawasi.
Dalam kegiatan tersebut, Satgas PRR bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan sejumlah pihak terkait mengidentifikasi kebutuhan penanganan infrastruktur serta menyusun langkah percepatan pemulihan.
Lihat kembali beritanya di sini dan ini.
Adapun Jembatan Peusangan Selatan merupakan satu dari 13 jembatan di Kabupaten Bireuen yang rusak akibat bencana hidrometeorologi Sumatra pada November 2025. Delapan di antaranya merupakan jembatan rangka baja, sedangkan lima lainnya jembatan gantung.
Derasnya arus banjir bandang menggerus pondasi jembatan hingga putus sehingga menyebabkan sebagian besar badan jembatan ambruk ke aliran sungai. Hanya sebagian struktur yang tersisa di sisi Desa Ule Jalan.
Jembatan Peusangan Selatan juga menjadi satu-satunya jembatan rangka baja terdampak bencana di Kabupaten Bireuen yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh.
Kerusakan jembatan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Putusnya akses penghubung antarwilayah menghambat mobilitas warga, termasuk kegiatan ekonomi dan pendidikan. Ratusan siswa dan guru dari Desa Ule Jalan terpaksa menggunakan rakit sederhana maupun perahu motor untuk menyeberangi sungai setiap hari agar dapat mencapai sekolah.
Salah satu warga, Fauzi Doklip, mengaku kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari sejak jembatan tersebut rusak. “Untuk mengantar anak ke sekolah maupun ke tempat pengajian di Darul Aman, kami terpaksa menggunakan getek. Begitu juga untuk keperluan lainnya. Kalau ingin ke Bireuen atau Matang Geulumpang Dua, kami juga harus menyeberang dengan getek,” Fauzi berkisah.
Tantangan kian berat ketika hujan deras kembali turun. Arus sungai yang meningkat kerap mengganggu aktivitas penyeberangan warga. Selain itu, distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok masyarakat juga tersendat karena kendaraan tidak lagi dapat melintasi jembatan yang sebelumnya menjadi salah satu akses utama di kawasan tersebut.
Menurut Fadhli, penanganan kawasan terdampak dilakukan secara bertahap. Selain pembangunan kembali jembatan, pemerintah juga menyiapkan penanganan tebing sungai yang tergerus banjir di sekitar lokasi.
Seluruh rencana pemulihan tersebut telah dimasukkan ke dalam Renduk yang menjadi acuan pemerintah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
“Jadi saat ini, pembangunan kembali infrastruktur telah masuk dalam perencanaan pemulihan pascabencana dan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kewenangan masing-masing,” kata Fadhli. (*)
