.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan pesantren dan satuan pendidika Islam mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis. Menurut dia, sebagian instansi pendidikan Islam sudah mendapat penyaluran salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Anak pesantren juga anak bangsa kan, tentu punya hak sama dengan yang lain,” kata Nasaruddin kepada awak media di Gedung Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mengenai jumlah madrasah maupun pesantren yang sudah mendapatkan program makan bergizi gratis, Menag belum bisa menyebut angkanya. Namun, ia memastikan persentasenya adil sesuai dengan berjalannya program itu di daerah masing-masing. “Asas keadilan, jadi semuanya sama,” ujar dia.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 10 Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan program makan bergizi gratis di pesantren pada 31 Desember 2024 lalu. Edaran itu dimaksudkan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan santri.
“Seluruh entitas pendidikan Islam siap menyukseskan makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Edaran kali ini kami terbitkan untuk menjadi panduan implementasi MBG di pondok pesantren," ujar Direktur Jenderal Pendis Kemenag Abu Rokhmad dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 5 Januari 2025.
Surat edaran tersebut menekankan beberapa aspek seperti nilai spiritual, toleransi dan tenggang rasa, hingga nilai tanggung jawab bagi penerima makan bergizi gratis. Abu Rokhmad mengatakan program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik tetapi juga menjadi sarana penguatan karakter santri.
Program makan bergizi gratis resmi bergulir pada Senin, 6 Januari 2025 lalu. Badan Gizi Nasional (BGN) merilis daftar lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi dapur tempat memasak menu makanan. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyatakan dapur-dapur tersebut telah beroperasi.
Berdasarkan data yang dibagikan Iwan, tercatat ada 190 titik dapur SPPG yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik lokasi SPPG terbanyak dengan total 57 titik lokasi SPPG yang dioperasikan. Dapur itu bekerja sama dengan satuan koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas.
Hanin Marwah berkontribusi pada artikel ini
