.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diunggulkan Presiden Prabowo Subianto menuai beragam polemik sejak hari peluncuran perdananya pada Senin, 6 Januari 2025. Merespons hal tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan hal tersebut wajar terjadi mengingat program itu baru saja diluncurkan.
“Kalaupun kurang-kurang sedikit, namanya juga baru launching pertama kali. Nanti kita perbaiki lah,” ucap Budi menanggapi pertanyaan wartawan ketika ditemui di kantornya di Jakarta Selatan pada Kamis, 9 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Budi mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya pihak-pihak di luar kementeriannya dalam mengatasi tiga isu kesehatan di Indonesia, yaitu kecukupan gizi, polusi udara dan sanitasi.
Menurut Budi, Badan Gizi Nasional, melalui program MBG, turut membantu dalam meningkatkan gizi dengan memenuhi nutrisi masyarakat Indonesia. Selain itu, Budi menilai langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mengurangi polusi dapat membuat udara lebih bersih dan meningkatkan status kesehatan.
"Kalau misalnya Menteri PU, sanitasinya bersih, saya juga akan lebih senang. Infeksinya, bakterinya kurang," kata Budi.
Program MBG yang baru berjalan pada Senin, 6 Januari 2025, menghadapi sejumlah kendala yang dinilai terjadi karena ketiadaan SOP tetap. Termasuk di antaranya berupa keterlambatan distribusi makanan ke sekolah, absennya susu pada menu di daerah tertentu, hingga belum optimalnya kualitas makanan yang disediakan.
Pembagian MBG di Sekolah Dasar Negeri 06 Pulogebang, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, contohnya, diketahui tertunda selama satu jam. Dua penyebab penundaan tersebut adalah penyelenggara menunggu kedatangan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan distribusi paket makanan terlambat sampai di sekolah tersebut.
Selain itu, susu belum termasuk ke dalam menu makanan pada hari pertama pendistribusian. Berdasarkan pantauan Tempo, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Ciracas menjadi salah satu pusat distribusi yang tidak menyediakan susu sebagai menu pendamping makan bergizi gratis yang dibagikan ke 7 sekolah di Susukan.
Di wilayah yang sama, beberapa pelajar SMP mengaku kecewa dengan rasa sayur bayam yang masam. Salah satu siswi yang merasakan pengalaman kurang mengenakkan tersebut menyatakan harapannya agar pemerintah dapat memilah bahan-bahan yang lebih segar untuk dimasak sebagai menu makanan pada waktu mendatang.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan menu susu di program MBG hanya tersedia di daerah-daerah yang memiliki populasi sapi perah. Hal ini, kata dia, agar peternak sapi perah di daerah bisa diberdayakan.
“Kami tidak ingin program ini menjadi bagian dari peningkatan impor (susu), tetapi ingin memberdayakan sumber daya yang ada,” kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Senin, 6 Januari 2025.
Hendrik Yaputra dan Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
