Menkes Usulkan Penderita Tuberkulosis Terima MBG

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan pasien penderita tuberkulosis atau TBC menjadi penerima manfaat proyek makan bergizi gratis. Dia berujar usulannya itu telah disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang.

Budi menuturkan daya tahan atau kondisi fisik penderita tuberkulosis selama masa pengobatan terbilang lemah sebagaimana hasil penelitian jurnal internasional. Dia mengatakan, dari sisi kesehatan, penderita tuberkulosis yang kekurangan gizi tergolong rawan.

"Dengan demikian, kalau penderita tuberkulosis bisa mendapat asupan gizi yang cukup atau sedikit lebih, itu akan memperkuat dan mempercepat pemulihannya," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 23 Juni 2026.

Budi mengatakan intervensi gizi melalui penyaluran MBG membantu kementeriannya memecahkan masalah kesehatan. Apalagi, kata dia, tuberkulosis dikenal sebagai penyakit mematikan.

"Setahun 126 ribu-an. Jadi ketika kami berbicara 5 menit, yang meninggal (akibat tuberkulosis) ada dua di Indonesia," ucapnya.

Selain penderita tuberkulosis, Budi mengungkapkan, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita menjadi kelompok yang perlu mendapat MBG. "Kalau empat target ini kecukupan gizinya dipenuhi, masalah kesehatan kita akan turun drastis," ujarnya.

Namun Budi belum mengetahui realisasi pengusulan penderita tuberkulosis sebagai penerima proyek MBG. Dia mengatakan usulan itu masih sebatas diskusi bersama lembaga pelaksana proyek bagi-bagi makan tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, BGN menyatakan tengah mengkaji skema baru penyaluran makan bergizi gratis dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat. Salah satu indikator yang dipertimbangkan adalah kelompok desil tertentu atau tingkat kesejahteraan masyarakat.

Juru bicara BGN, Agustina Arumsari, mengatakan desil tidak akan menjadi satu-satunya acuan dalam menentukan sasaran penerima manfaat. Namun indikator tersebut akan dipadukan dengan tingkat kerentanan gizi dan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.

“Desil hanya salah satu indikator. Nanti ada indikator kerentanan gizi, kondisi sosial-ekonomi yang salah satu parameternya adalah desil, serta akses terhadap pemenuhan gizi. Kriterianya masih kami olah dan ramu,” kata Arumsari dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.

Dia mengatakan BGN masih menyusun formula penentuan sasaran penerima manfaat yang lebih tepat dan efisien. Pembahasan skema tersebut akan dilakukan bersama Kementerian Keuangan dalam penyusunan anggaran program MBG 2027.

BGN belum menetapkan kelompok desil yang akan menjadi sasaran prioritas. Lembaga tersebut masih mengolah data sebelum mengambil keputusan final. "Kalau sekarang ditanya persisnya seperti apa, formulanya masih kami susun," ujarnya.

Pengkajian tersebut dilakukan di tengah upaya BGN mengevaluasi kebutuhan anggaran program MBG tahun depan. Menurut Arumsari, asumsi penerima manfaat sebanyak 81 juta orang yang menjadi dasar usulan anggaran MBG 2027 masih perlu ditinjau kembali.

Arumsari menilai angka penerima manfaat tersebut berpotensi terlalu besar dibanding kebutuhan riil dan kondisi fiskal pemerintah saat ini. Karena itu, BGN sedang menyusun ulang sejumlah asumsi, termasuk mekanisme penargetan penerima manfaat.

"Angka itu lahir dari asumsi 81 juta penerima manfaat. Angka tersebut masih kami anggap terlalu besar," tuturnya.