Nasional Sepekan: Jajanan Anak Mengandung Babi Hingga Jokowi ke Pemakaman Paus Fransiskus

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah isu mewarnai pemberitaan Tempo dalam sepekan terakhir. Tempo merangkum tiga berita Nasional yang menjadi isu hangat dalam sepekan terakhir sejak 21 April sampai 25 April 2025.

Sejumlah isu yang ramai diperbincangkan antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan produk jajanan anak mengandung babi. Kemudian, kematian Paus Fransiskus hingga Presiden Prabowo Subianto mengutus mantan Presiden Joko Widodo untuk ke pemakamannya. Lalu munculnya kembali kasus keracunan makan bergizi gratis.

Berikut tiga berita populer dalam sepekan yang dirangkum Tempo.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan sembilan jajanan anak berupa marshmallow mengandung unsur babi (porcine). Temuan ini diumumkan ke publik pada 21 April 2025.

Kepala BPOM Taruna Ikrar bercerita, temuan sembilan produk marshmallow mengandung unsur babi (porcine) itu diperoleh dari hasil pengawasan rutin BPOM terkait keamanan pangan termasuk kesesuaian label terkait halal. Kandungan porcine dibuktikan melalui pengujian laboratorium untuk parameter uji DNA dan peptida spesifik porcine. 

Dari hasil pengawasan ini, BPOM kemudian berkoordinasi dengan BPJPH sesuai Perjanjian Kerja Sama Nomor 10 Tahun 2024 (BPJPH) dan Nomor KS.01.01.2.06.24.05 (BPOM) tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal di Bidang Obat dan Makanan.

Kemudian, BPJPH melakukan pendalaman, perluasan pengambilan sampel dan uji dan melakukan tindak lanjut ke pelaku usaha. Dari sembilan produk tersebut, tujuh produk telah memiliki sertifikat halal. Ikrar menuturkan, sesuai dengan peraturan, pelaksanaan sanksi peringatan dan penarikan barang dari peredaran dikawal oleh BPJPH. 

Sementara untuk dua produk lainnya tidak memiliki sertifikat halal dan tidak mencantumkan mengandung babi atau keterangan tentang pangan olahan yang proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi.

“Namun hasil pengujian menunjukkan produk  mengandung DNA babi,” ucap Ikrar. “Produk ini seharusnya diberi label mengandung babi sehingga tidak sesuai dengan data saat registrasi dan tidak sesuai dengan ketentuan pelabelan pangan olahan.”

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi berupa penarikan tujuh produk berlabel halal dari peredaran. 

Sedangkan dua produk lainnya yang terindikasi tidak memberikan data yang benar dalam registrasi produk, BPOM telah menerbitkan sanksi berupa peringatan dan menginstruksikan pelaku usaha untuk segera menarik produk dari peredaran. Sanksi ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Adapun daftar jajanan mengandung babi yang diumumkan BPOM dan BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Corniche Fluffy Jelly Marshmallow (Marshmallow Aneka Rasa Leci, Jeruk, Stroberi, Anggur)

2. Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy (Apple Teddy Marshmallow)

3. ChompChomp Car Mallow (Marshmallow Bentuk Mobil)

4. ChompChomp Flower Mallow (Marshmallow Bentuk Bunga)

5. ChompChomp Marshmallow Bentuk Tabung (Mini Marshmallow)

6. Hakiki Gelatin (Bahan Tambahan Pangan Pembentuk Gel)

7. Larbee - TYL Marshmallow isi Selai Vanila (Vanilla Marsmallow Filling)

8. AAA Marshmallow Rasa Jeruk

9. SWEETME Marshmallow Rasa Cokelat.

Haikal mengatakan ada kemungkinan mengapa ada produk bersertifikat halal yang mengandung babi. Beberapa kemungkinan antara lain ada pengusaha nakal yang mengubah komposisi bahan baku. Kemungkinan lain, kata Haikal, bisa saja pengusaha kooperatif, tetapi produk yang diperiksa LPH tidak mampu mendeteksi kandungan babi saat pemeriksaan kehalalan. 

“Kemungkinan-kemungkinan itu masih ada semua. Namun kami BPJPH memiliki laboratorium canggih yang mampu mendeteksi unsur babi,” ucap Haikal. “Kalau BPJPH mengandung babi, maka itu babi. Kenapa? Karena laboratorium kami yang tercanggih.”

Dunia berduka atas wafatnya Sri Paus Fransiskus pada Senin, 21 April 2025, di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Presiden Prabowo Subianto turut mengucapkan belasungkawa atas meninggalny Sri Paus.

Melalui keterangan resminya, Prabowo mengatakan dunia kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Ia pun mengenang sosok Sri Paus saat mengunjungi Jakarta. 

“Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberikan kesan yang mendalam tidak hanya di kalangan umat Katolik, namun di hati seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam keterangan resmi dan keterangan foto di akun Instagram-nya, 21 April 2025.

Tak bisa menghadiri pemakaman, Presiden Prabowo pun mengutus Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Ignatius Jonan mewakili Presiden RI dan Pemerintah Indonesia untuk menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu, 26 April 2025.

“Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan belasungkawa," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

Namun, keputusan Presiden Prabowo menunjuk Presiden ke-7 Joko Widodo untuk mewakilinya menghadiri pemakaman Paus Fransiskus menuai pro kontra dari berbagai kalangan mulai dari elite partai hingga para pengamat politik.

Politikus PDIP Aria Bima mempertanyakan mengapa Presiden Prabowo Subianto tak mengutus wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, ke Vatikan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menilai Gibran Rakabuming Raka memiliki posisi strategis untuk menunjukkan pemerintah berbela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus.

"Saya mempertanyakan kenapa enggak Wakil Presiden yang berangkat?" kata Aria Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 24 April 2025.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama mengatakan Presiden Prabowo mengirimkan pesan politik blunder dengan mengutus Jokowi ke pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Alasannya, Jokowi pernah masuk dalam nominasi tokoh terkorupsi 2024 oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Menurut Virdika, rekam jejak Jokowi itu sudah tercatat dalam memori politik internasional. Meski hanya masuk nominasi, reputasi Jokowi sudah terkait dengan korupsi. "Mengutus Jokowi seperti mengirim pesan blunder. Indonesia mengirim figur yang dicurigai publik global ke ruang yang dijaga ketat secara moral. Ini bukan soal hukum, ini soal pesan politik," kata dia saat dihubungi, Kamis, 24 April 2025.

Virdika mengatakan, upacara pemakaman Paus Fransiskus bukan sekadar seremoni. Pemakaman itu juga merupakan panggung etika global. 

Sementara itu pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio, tak mempermasalah penunjukan ini. Ia mengatakan banyak pemimpin negara lain yang mengutus pemimpin sebelumnya untuk ke pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Negara itu seperti Amerika Serikat dan Inggris.

"Itu biasa dilakukan Amerika Serikat dan Inggris," kata dia saat dihubungi, Kamis, 24 April.

Menurut Hendri, tindakan Prabowo mengutus Jokowi untuk mengkomunikasikan kepada publik bahwa tidak ada "matahari kembar". Prabowo, kata dia, ingin menunjukkan posisinya sebagai presiden. "Sedangkan, Jokowi hanya utusan," kata Hendri.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani buka suara ihwal alasan Presiden Prabowo Subianto mengutus Jokowi ke pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. 

Dia menjelaskan bahwa saat lawatan pada awal September 2024 lalu, Paus Fransiskus merupakan tamu Jokowi. Saat itu Paus berkunjung dalam rangka perjalanan apostolik. Muzani berujar, saat kunjungan tersebut Jokowi masih menjabat presiden dan dialah yang bertemu langsung dengan Paus.

“Sehingga Pak Prabowo merasa tingkatnya adalah tingkat kepala negara ketika itu. Itu sebabnya yang diminta adalah Pak Jokowi untuk menghadiri dan mewakili pemerintah dan rakyat serta bangsa Indonesia di Vatikan,” ucap Muzani di Kompleks MPR/DPR/DPD pada Jumat, 25 April 2025. 

Ketua MPR itu menyebut bahwa Jokowi tidak diutus ke Vatikan sendiri. Jokowi turut didampingi perwakilan negara lainnya.

3. Keracunan Makan Bergizi Gratis
Carut-marut makan bergizi gratis kembali terjadi. Sejumlah daerah melaporkan kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis. Setidaknya empat wilayah telah melaporkan insiden ini sejak program ini berjalan awal 2025.

Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, tepatnya di SDN 33 Kasipute pada Rabu, 23 April 2025. Belasan murid muntah setelah mencium aroma amis dari paket MBG yang berisi nasi, ayam karaage, tahu goreng, dan sayur sop. Kepala sekolah setempat, Santi Jamal, menyebut aroma tak sedap berasal dari ayam krispi yang sudah tidak layak konsumsi. Kepolisian mengonfirmasi ada 53 dari 1.026 paket makanan yang tidak segar.

Sebelumnya, 21 April 2025, keracunan massal juga dilaporkan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melibatkan 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1. Peristiwa itu menjadi bagian dari Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan pemerintah daerah, setelah total 176 warga mengalami gejala serupa akibat konsumsi makanan dari acara hajatan warga. 

Di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, 29 siswa SD Katolik Andaluri dilarikan ke fasilitas kesehatan usai menyantap makanan MBG pada 18 Februari 2025. Para siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan seperti mual dan muntah. 

Insiden serupa juga terjadi di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 16 Januari 2025. Sekitar sepuluh murid dari total 200 siswa yang menerima makanan MBG mengalami sakit perut dan mual usai makan. Kepala sekolah Lilik Kurniasih mengatakan kasus tersebut langsung ditangani Puskesmas dan tidak ada siswa yang sampai harus dirawat di rumah sakit. 

Ahli gizi dari Politeknik Kesehatan Kendari, Melda Dwi Febriani Putri, menduga kasus-kasus ini berkaitan dengan gangguan distribusi atau penyimpanan makanan. Ia menekankan perlunya pengawasan lebih ketat pada proses pengolahan dan pengiriman makanan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti meminta agar program Makan Bergizi Gratis dapat dievaluasi agar tidak terjadi lagi kasus keracunan yang mengorbankan anak di sekolah. Dia mengatakan hal ini saat merespons kasus siswa keracunan MBG di Cianjur, Jawa Barat.

“Kami mengetahui itu dari media massa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi dari pihak-pihak terkait,” kata Abdul Mu’ti saat ditemui usai menghadiri Konferensi Pers Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

Merespons kasus ini, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan akan menerapkan standard operating procedure (SOP) untuk mencegah kasus keracunan kembali terjadi. Salah satunya adalah sisa makanan harus dikembalikan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ini untuk memudahkan uji laboratorium sampel MBG.

"Karena untuk uji lab harus membandingkan sampel makanan yang ada di dapur dengan yang sudah terkirim ke sekolah," kata Dadan saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Kamis, 24 April 2025.