.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar retreat bagi kepala daerah terpilih di Akademi Militer atau Akmil Magelang. Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengatakan pemimpin daerah terpilih dari partainya siap bekerja sama dengan pemerintah pusat.
“Menurut kami, penyelarasan visi pusat dan daerah sangat baik,” kata Guntur melalui pesan pendek pada Sabtu, 11 Januari 2025. Ia memberi contoh gubernur terpilih Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung sudah menyampaikan sikap untuk mengikuti retret tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketika disinggung mengenai gaya militeristik retret, Guntur sendiri menyerahkan format pelatihan itu sendiri kepada pemerintah pusat. “Yang penting ke program utama bagaimana pemimpin-pemimpin itu pada akhirnya benar-benar mengabdi ke rakyat,” katanya. Saat ini PDIP satu-satunya partai pemilik kursi DPR yang belum menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo.
Rencana Prabowo menggelar retret untuk kepala daerah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Pelatihan bagi kepala daerah akan menyerupai penggemblengan bagi kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Magelang pada 24 - 27 Oktober 2024.
"Seluruh kepala daerah akan dikumpulkan supaya kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.
Namun, jadwal retret itu bergantung dengan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Karena itu, pemerintah saat ini sedang membahas jadwal pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Pemerintah berencana melantik kepala daerah yang tidak ada sengketa lebih dahulu. Bagi kepala daerah terpilih dan masih bersengketa, Yusril mengatakan, pemerintah menunggu putusan MK.
Mahkamah memulai sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 pekan ini. Per Selasa, 7 Januari 2025, tercatat ada total 310 perkara yang akan disidangkan oleh MK dimulai pada Rabu, 8 Januari 2025.
Pada "Retreat Kabinet Merah Putih" di Magelang, para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus dan staf khusus presiden mendapatkan gemblengan berupa materi tentang bernegara dan pemerintahan, termasuk materi penting soal pencegahan korupsi.
