.png)
TEMPO.CO, Jakarta -- Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli menuding penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pengalihan isu. Menurut Guntur, ada upaya meredam isu soal pemberitaan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) masuk finalis tokoh terkorup dunia pada 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
“Kami mendapatkan informasi, Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP itu dan melakukan segala cara untuk menutupi berita ini. Dengan pengerahan buzzer dan intimidasi,” kata Guntur melalui keterangan tertulis pada Selasa, 7 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Guntur menyebutkan ada portal berita yang diintimidasi agar menghapus berita. Di saat bersamaan, kata dia, ada aktivis dan LSM yang mendatangi KPK untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi Jokowi. “Maka, dilaksanakanlah kegiatan penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto untuk mengalihkan isu,” ujar Guntur.
Penyidik KPK menggeledah rumah Hasto, Sekretaris Jenderal PDIP. Penggeledahan itu digelar menyusul penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022, Wahyu Setiawan.
KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Selasa siang, 24 Desember 2024. Hasto belum memenuhi panggilan KPK pada Senin, 6 Januari 2024. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Hasto memiliki peran vital dalam kasus suap tersebut. Dia diduga membantu pelarian Harun Masiku. Harun adalah kader PDIP yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Hingga kini Harun masih menjadi buronan. Berdasarkan penyidikan KPK, menurut Setyo, Hasto berperan mulai dari menyediakan uang suap. KPK menemukan sumber uang suap tersebut dari Hasto.
Kubu Hasto menepis segala tuduhan terhadapnya. Sejumlah elite PDIP beberapa kali menyuarkan ada upaya politisasi hukum di balik penetapan tersangka Hasto oleh KPK. "Kasus ini bermuatan politik, kriminalisasi. Saya siap menghadapi badai dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Kalau akhirnya ada kriminalisasi dan saya dianggap bersalah, lalu dianggap merugikan negara padahal tak ada kerugian negara,” kata Hasto dalam wawancara khusus yang dimuat dalam Majalah Tempo edisi 5 Januari 2025.
Adapun OCCRP membuat semacam kuesioner untuk menyaring nama-nama tokoh yang dikirimkan oleh publik. Organisasi jurnalisme investigasi ini menerima lebih dari 55 ribu jawaban perihal tokoh-tokoh terkorup yang layak masuk sebagai nominasi. Dia berujar bahwa Presiden ke-7 Indonesia menjadi salah satu tokoh yang memperoleh suara terbanyak.
Joko Widodo mempertanyakan dasar OCCRP menempatkannya sebagai finalis. "Ya terkorup itu terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan saja," ujar Jokowi ketika ditemui awak media di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 31 Desember 2024. Ia menyatakan saat ini banyak sekali beredar fitnah, framing jahat, serta tuduhan-tuduhan yang mengarah padanya tanpa ada bukti.
Dalam kesempatan terpisah, Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto membantah jika dikatamkan penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto merupakan upaya pengalihan isu. Dia mengatakan digelarnya penggeledahan tergantung kebutuhan penangan perkara oleh penyidik.
Menurut dia, penilaian apakah penggeledahan rumah Hasto adalah pengalihan isu, biarlah publik yang menilai. Dia mengatakan KPK tidak bisa melarang pihak luar berpendapat. “Kami tidak bisa melarang pihak luar yang menilai penggeledahan ini pengalihan isu. KPK akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural dan proporsional,” ujar Tessa dalam jumpa pers di gedung KPK, Selasa, 7 Januari 2025.
Penggeledahan di rumah Hasto, kata Tessa, masih berlangsung hingga sore ini. Dia mengatakan belum mengetahui bukti apa yang sedang dicari oleh penyidik. Penggeledahan itu berlangsung sejak pukul 14.00 WIB di rumah Hasto yang berlokasi di Bekasi Timur, Jawa Barat.
Novali Panji dan Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
