Penyebab Bangunan Cagar Budaya di Indonesia Kerap Dibongkar

5 hours ago 1

Direktur Eksekutif Pusat Dokumentasi Arsitektur Nadia Purwestri mengatakan tingginya Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB menjadi salah satu penyebab bangunan cagar budaya di Indonesia beralih kepemilikan hingga akhirnya dibongkar. Nadia mengatakan beban PBB yang tinggi membuat sebagian pemilik bangunan bersejarah tidak lagi mampu mempertahankan asetnya.

Akibatnya, bangunan yang memiliki nilai sejarah terpaksa dijual dan kemudian kehilangan status fisiknya karena dibongkar. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja DPR mengenai Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Juni 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

"Ini juga salah satu kasus rumah di Menteng, rumah cantik di pojok yang akhirnya terpaksa dijual kemudian oleh pemiliknya dibongkar karena memang PBB-nya mahal sekali, saat itu mencapai Rp 16 juta per tahun dan pemiliknya adalah seorang pensiunan yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar PBB tersebut," ujar Nadia, Kamis.

Menurut Nadia, persoalan pajak merupakan salah satu tantangan besar dalam pelestarian cagar budaya, terutama di kawasan perkotaan. Selain masalah kepemilikan, cagar budaya juga menghadapi tekanan akibat perubahan tata guna lahan, komersialisasi, serta minimnya anggaran pemeliharaan.

Menurut dia, tanpa kebijakan fiskal yang berpihak kepada pemilik cagar budaya, ancaman hilangnya bangunan bersejarah akan terus terjadi.

Ketua Asosiasi Antropologi Indonesia Suraya Afiff juga menyampaikan hal serupa. Ia mencontohkan seorang pemilik rumah bergaya arsitektur etnik Tionghoa di Bandung yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya pada 2022, namun kesulitan mempertahankan bangunannya karena terbebani PBB.

"Pemiliknya sudah berusia 74 tahun, tidak memiliki pendapatan yang cukup, tetapi masih dibebani PBB yang cukup tinggi. Jadi ini menjadi persoalan. Bisakah misalnya PBB-nya nol, jangan dibebani PBB karena dia saja sudah cukup sulit," kata Suraya pada kegiatan yang sama pada Kamis, 2 Juni 2026.

Read Entire Article
Berita Nusantara Berita Informasi Informasi Berita Berita Indonesia Berita Nusantara online Berita Informasi online Informasi Berita online Berita Indonesia online