Perludem Usul Digitalisasi Tata Kelola Keuangan Banpol

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi mengusulkan penerapan digitalisasi tata kelola keuangan dalam bantuan keuangan partai politik atau banpol melalui sistem E-Banpol. Direktur Eksekutif Perludem Heroik Mutaqin Pratama mengatakan digitalisasi penting untuk menyelesaikan rumitnya sistem pelaporan manual. 

"Serta mendorong transparansi partai politik," kata Heroik dalam diskusi bertajuk ‘E Banpol: Transformasi Tata Kelola Keuangan Partai Politik’ yang digelar daring pada Jumat, 3 Juli 2026.

Menurut dia, mekanisme bantuan keuangan partai politik saat ini terjebak dalam kerumitan administrasi. Masalah kerumitan itu tidak sebanding dengan tingkat transparansi. "Pelaporan banpol itu hanya berorientasi pada kepatuhan minimum dan beban administrasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan transparansi," kata dia. 

Heroik mengatakan ada tiga masalah dalam sistem bantuan saat ini. Pertama, kapasitas SDM partai yang tidak merata dalam mengelola laporan keuangan. Kedua, dominasi pendekatan administratif yang mengabaikan indikator kinerja. Ketiga, proses yang tidak efisien dan terfragmentasi sehingga sulit dipantau secara langsung. 

Menurut dia, kondisi itu bisa memicu partai untuk mencari sumber dana lain yang ilegal. "Atau berujung pada praktik korupsi politik demi memenuhi kebutuhan operasional partai," kata dia. 

Perludem mengusulkan penerapan E-Banpol untuk mengubah tata kelola dari mekanisme manual berbasis dokumen fisik menjadi sistem digital. Ada empat aktor utama yang terlibat dalam alur kerja sistem ini, yaitu partai politik, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan masyarakat umum.

Dalam E-Banpol, partai politik wajib melakukan aktivasi akun untuk mengajukan bantuan secara digital. Setelah diverifikasi oleh Kemendagri, dana akan disalurkan langsung ke rekening partai. Sistem ini juga memungkinkan partai dapat melaporkan pengeluaran secara simultan segera setelah dana digunakan. "Tanpa harus menunggu akhir tahun," kata dia. 

Dengan sistem ini, kata dia, setiap detail pengeluaran dan jenis kegiatan parpol langsung terintegrasi secara elektronik. Publik juga dapat memantau arus dana negara dikelola. 

Secara teknis, E-Banpol ditopang oleh sistem yang mencakup tiga lapisan strategis. Pertama adalah layer transaksi dan kepatuhan. Kata dia, lapisan ini memastikan pengajuan, penggunaan, hingga audit berjalan tertib sesuai koridor hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku. .

Layer kedua yaitu Interoperabilitas. Melalui lapisan ini, pertukaran data lintas sektor yang terintegrasi dalam satu pintu. Sehingga memudahkan koordinasi antara kementerian penyalur, partai politik, hingga badan pemeriksa. 

Layer ketiga adalah layer transparansi dan pengawasan. Publik dapat melakukan monitoring melalui dashboard digital secara bertahap. "Di mana laju neraca keuangan partai tidak lagi menjadi rahasia yang kaku, melainkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka," kata dia.