.png)
PRESIDEN Prabowo Subianto mengklaim rendahnya gaji guru dan pegawai negeri disebabkan adanya kebocoran kekayaan negara. Kepala Negara menyatakan bahwa selama bertahun-tahun, kekayaan negara justru mengalir ke luar negeri dan tak memberikan manfaat bagi rakyat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Prabowo melontarkan pernyataan ini ketika berpidato pada acara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026.
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya, karena uangnya enggak ada, diambil terus," ucap Prabowo di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa, 23 Juni 2026, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.
Ketua Umum Partai Gerindra ini menuturkan, polemik kesejahteraan guru dan aparatur negara tidak bisa dilepaskan dari kondisi keuangan negara. Dia mengklaim, berdasarkan perhitungan pemerintah, kas negara yang bocor mencapai sekitar US$ 150 miliar atau setara Rp 2.500 triliun setiap tahunnya.
Maka dari itu, Prabowo mengatakan berusaha memperbaiki kondisi ini dengan cara menutup berbagai celah hilangnya penerimaan negara.
Menurut dia, kebocoran kas negara dipicu oleh sejumlah faktor, salah satunya lantaran banyaknya perusahaan negara yang terus merugi, tetapi tetap beroperasi. Prabowo menilai perusahaan-perusahaan pelat merah itu justru menjadi beban bagi keuangan negara.
Dia mengaku kaget ketika mengetahui bahwa jumlah badan usaha milik negara yang beroperasi selama ini mencapai 1.000 perusahaan. “Saya kira, perusahaan BUMN itu jumlahnya 300, waktu saya jadi Presiden, saya baru tahu jumlahnya seribu lebih,” tutur Prabowo.
Menurut Prabowo, selama sekitar 20 bulan menjabat, dirinya sudah menutup sekitar 240 perusahaan negara. Adapun secara total, dia menargetkan bakal menutup 700 hingga 800 perusahaan BUMN yang merugi.
Prabowo dalam kesempatan itu turut menyoroti praktik pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya alias under-invoicing oleh para pengusaha, yang dianggapnya juga menyebabkan kerugian negara.
"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi US$ 908 miliar selama 34 tahun atau Rp 15.000 triliun,” klaim Prabowo.
