.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung bakal mengikuti pembekalan bersama seluruh kepala daerah terpilih di Akademi Militer atau Akmil Magelang. Wacana mengumpulkan seluruh kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau memang diinikan oleh presiden, tentunya saya akan ikut," katanya ketika ditemui usai menghadiri perayaan Natal dan Tahun Baru di GPIB Immanuel, Jakarta pada Jumat malam, 10 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Agenda pembekalan ini ditujukan untuk menyelaraskan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pramono mengatakan wacana retreat seluruh kepala daerah terpilih ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Pokoknya apa yang diatur oleh pemerintah pusat, pasti saya ikut," ucapnya.
Pada "Retreat Kabinet Merah Putih" di Magelang, para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus dan staf khusus presiden mendapatkan gemblengan berupa materi tentang bernegara dan pemerintahan, termasuk materi penting soal pencegahan korupsi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih untuk mengikuti retreat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, retreat untuk kepala daerah akan menyerupai retreat kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Magelang pada 24 - 27 Oktober 2024 lalu.
"Seluruh kepala daerah akan dikumpulkan supaya kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.
Menurut Yusril, perlu ada sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Diharapkan pemerintah daerah juga melaksanakan program-program pemerintah pusat.
Namun, jadwal retreat itu bergantung dengan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Karena itu, pemerintah saat ini sedang membahas jadwal pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Pemerintah berencana melantik kepala daerah yang tidak ada sengketa lebih dahulu. Bagi kepala daerah terpilih dan masih bersengketa, Yusril mengatakan, pemerintah menunggu putusan MK.
"Pemerintah berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa jalan terus saja di Mahkamah Konstitusi," kata Yusril.
Yusril mengatakan, ada dua putusan MK yang bisa jadi pertimbangan untuk melakukan pelantikan lebih dahulu. Yusril tidak menjelaskan nomor putusan MK itu.
Yusril hanya menjelaskan, putusan itu masih membutuhkan klarifikasi dari MK. Mengenai hal itu, pemerintah juga akan membicarakannya dengan DPR.
"Pemerintah juga akan membicarakan hal itu dengan DPR nantinya," kata Yusril.
