Sekolah Rakyat akan Mulai Seleksi Guru dan Murid pada April 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Sekolah Rakyat akan memulai proses penerimaan murid dan rekrutmen tenaga pendidik pada April 2025, sebelum beroperasi pada Juli mendatang untuk tahun ajaran 2025/2026. Tenaga pendidik akan diseleksi lewat Pendidikan Profesi Guru (PPG), sementara murid akan melewati beberapa tahapan dari administratif hingga wawancara.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat M Nuh menjelaskan tenaga pendidik akan direkrut dari 60 ribu guru yang telah lulus PPG. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah memetakan persebaran guru agar mereka dapat ditempatkan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asalnya. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekolah Rakyat.

Para calon guru akan mengikuti seleksi untuk mengukur kompetensi dan kesiapan mereka. “Kami ingin tahu para guru itu punya empati sosial, tidak hanya kompetensi akademik yang bagus,” ujar M. Nuh, dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu, 19 Maret 2025.

Sementara itu, calon murid akan diseleksi melalui berbagai tahapan. Langkah pertama yaitu seleksi administratif, dengan ketentuan anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 menurut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Selanjutnya, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah atau home visit, wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.

Lulusan Sekolah Rakyat diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa Bidik Misi. Nuh menegaskan Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan memberikan akses pendidikan, tetapi juga menyiapkan para siswa sebagai agen perubahan untuk memutus rantai kemiskinan.

Ia berkata, para siswa Sekolah Rakyat juga akan diajarkan keterampilan digital.  “Jadi anak-anak SMA atau SMP nanti itu sudah kami kenalkan dengan coding, cybersecurity, data science dan sebagainya,” kata dia.

Sebanyak 198 lokasi telah diusulkan menjadi tempat pendirian Sekolah Rakyat. Usulan tersebut berasal dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta yang bersedia menyediakan lahan serta bangunan. Dari jumlah tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf berkata 45 lokasi telah siap beroperasi tahun ini.

“Daerah mengusulkan, baik berupa gedung yang perlu direvitalisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Atau yang kedua berupa tanah kosong, minimal 5 - 10 hektare,” ujar Saifullah usai memimpin rapat pleno persiapan Sekolah Rakyat bersama sejumlah kementerian dan lembaga di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu.

Adapun Sekolah Rakyat merupakan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari kelompok keluarga tidak mampu. Janji pemerintah dengan membangun Sekolah Rakyat adalah menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.

Saifullah menekankan Sekolah Rakyat bersifat gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya. “Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa,” ucapnya dalam keterangan resmi, Selasa, 11 Maret 2025.

Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.