.png)
PEMERINTAH menargetkan mengoperasikan sebanyak 100 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Sekolah Rakyat tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) akan mulai beroperasi pada Juni atau Juli 2025 atau tahun ajaran baru 2025/2026.
Gus Ipul menyebutkan Sekolah Rakyat itu akan berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. “Mudah-mudahan mulai tahun ini kami mulai di Bekasi. Nanti di dekat sentra kami di sana. Dimulai dari tingkat SMA dulu,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Maret 2025.
Sekjen PBNU ini mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Sekolah Rakyat segera beroperasi tahun ini. Prabowo juga meminta Sekolah Rakyat itu dipersiapkan dengan baik. “Prabowo bilang penting sekali bahwa mesti melahirkan banyak agen-agen perubahan. Diharapkan anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem ini mendapatkan pendidikan yg layak,” kata dia.
Sekolah rakyat merupakan salah satu program gagasan Prabowo dengan penanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan.
Sekolah Rakyat dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Menurut Gus Ipul, dalam tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan SMA, tetapi Prabowo menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Mendikdasmen Sebut Dua Skema Kurikulum untuk Sekolah Rakyat
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan ada dua skema kurikulum yang dapat diadopsi di Sekolah Rakyat.
Dia menyebutkan dua kurikulum itu bisa berasal dari institusinya atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). “Pertama ikuti kurikulum sekolah unggul, itu berarti ikut Mendiktisaintek. Akan tetapi, juga bisa ikuti kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini yang digagas Kemendikdasmen,” kata Mu’ti setelah rapat terbatas dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025.
Menurut dia, perbedaan keduanya terletak pada standar yang diterapkan. Misalnya, kurikulum sekolah unggul Kemendiktisaintek standar internasional. Dia menuturkan beberapa standar internasional tersebut di antaranya pelajar yang disiapkan untuk berasrama dan pendidikan yang disiapkan sudah punya standar tinggi. Bahkan, mencakup potensi mendatangkan guru dari luar negeri untuk berkolaborasi dengan guru lokal.
Sedangkan untuk kurikulum yang disiapkan oleh Kemendikdasmen adalah kurikulum standar nasional yang dikenal dengan nama Kurikulum Merdeka Belajar. Secara ringkas, kata dia, kurikulum ini dirancang dapat mewadahi seluruh kebutuhan peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
Mu’ti mengatakan beberapa pendekatan belajar pada kurikulum ini salah satu elemennya menekankan pemahaman mendalam terhadap materi pelajaran dengan cara menyenangkan.
Dia menuturkan akan merekrut 60 ribu guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat. “Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru, nanti masih proses yang panjang," kata Mu'ti.
Menag Bilang Pesantren Terbengkalai Bisa Dialihkan untuk Sekolah Rakyat
Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan saat ini banyak pesantren dalam kondisi terbengkalai, kumuh, dan kurang mendapat perhatian. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan lebih baik pesantren tersebut dioptimalkan sebagai Sekolah Rakyat.
Nasaruddin menyampaikan hal itu saat menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kemenag pada Selasa, 11 Maret 2025. “Sebetulnya, kita tidak perlu mencari bentuk baru. Madrasah sudah sangat layak dijadikan Sekolah Rakyat karena sudah ada dan nyata di tengah masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Menag mengatakan madrasah dan pesantren pada dasarnya telah lama menjadi bagian dari pendidikan rakyat. Dia juga menyebutkan 90 persen pesantren di Indonesia dikelola oleh swasta, sehingga kolaborasi ini dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efektif dalam pemerataan pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. “Dengan memanfaatkan madrasah dan pesantren, bisa menjadi solusi bagi pesantren dan madrasah itu sendiri dan juga masyarakat yang membutuhkan pendidikan,” tutur Nasaruddin.
Adapun kesepakatan antara Menag dan Mensos ini mencakup beberapa poin, antara lain pengembangan kesejahteraan sosial, pertukaran data dan informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan kebijakan strategis di bidang sosial, agama, pendidikan, dan pelatihan, serta pelatihan materi pengajaran keagamaan dan pembentukan karakter bagi guru dan tenaga pendidik di satuan pendidikan Kementerian Sosial.
Prabowo Targetkan Bangun 100 Sekolah Rakyat pada Tahun Ini
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan membangun 100 Sekolah Rakyat pada 2025. Sekolah tersebut nantinya akan terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Ahad, 9 Maret 2025.
“Saya minta dukungan sekaligus ingin berkoordinasi dalam rangka menerjemahkan arahan presiden dalam menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Kita ingin didukung oleh provinsi, kabupaten, atau kota yang memiliki sarana prasarana yang bisa digunakan untuk memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul melalui keterangan resmi pada Senin.
Dia menjelaskan Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang termasuk dalam 10 persen terbawah (desil 1) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Rencananya, setiap kabupaten atau kota akan memiliki setidaknya satu sekolah, sementara di tingkat provinsi akan dibangun minimal dua sekolah. “Kami punya 31 sentra, 6 balai yang siap untuk dijadikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dan sekarang sudah 40 yang siap,” ujarnya.
Gus Ipul menyebutkan telah menyiapkan tenaga pengajar berkolaborasi dengan Kemendikdasmen. Sementara kurikulumnya sedang dimatangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek.
Hendrik Yaputra, M. Rizki Yusrial, Eka Yudha Saputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Dedi Mulyadi Evaluasi Tata Ruang Kawasan Puncak, Pramono Anung hingga AHY Beri Respons
