Serba-serbi Penjara Khusus Koruptor. Prabowo Segera Siapkan Pulau Terpencil?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil guna mencegah mereka melarikan diri atau menikmati fasilitas istimewa seperti yang pernah dialami beberapa narapidana sebelumnya.

Ia juga berencana mengalokasikan dana negara untuk membangun penjara yang kokoh di lokasi terpencil agar para koruptor tidak bisa melarikan diri. Ketika ada yang mencoba kabur, para koruptor akan berhadapan dengan hiu di perairan sekitarnya. 

Dalam proses pembangunan negara, menurut Prabowo, tindakan para koruptor menjadi hambatan serius yang justru memperburuk kondisi masyarakat. 

Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Ia menyatakan upaya maksimal harus dilakukan dengan segala daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut dia, dengan kekayaan dan sumber daya yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat. Namun, hal itu hanya bisa tercapai jika kebocoran anggaran dan praktik korupsi dapat diminimalkan. 

“Kita bertekad sekeras mungkin dengan segala daya yang ada pada kita mencapai pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi adalah mutlak. Dengan sumber daya yang besar, dengan kekayaan kita, kalau bisa kita kurangi kebocoran dan korupsi,” tegas Prabowo. 

Korupsi adalah ancaman serius yang dapat menghancurkan negara, begitu tegas Prabowo. Dalam pidatonya yang penuh semangat, dengan nada tinggi ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan gentar menghadapi para koruptor.

Prabowo siap berjuang hingga akhir demi kepentingan bangsa dan negara. Ia bahkan menegaskan bahwa tidak ada mafia mana pun yang bisa membuatnya mundur atau merasa takut.

Pada 2004-2005, dua pengusaha yang memiliki kedekatan dengan Mantan Presiden Soeharto, yaitu Probosutedjo dan Bob Hasan, juga sempat menjalani hukuman di Nusakambangan—yang saat itu dikenal sebagai tempat bagi para penjahat kelas berat.  

Namun, setelah periode tersebut, para koruptor tidak lagi dikirim ke sana. Hingga akhirnya, pada Mei 2023, KPK kembali mengusulkan agar narapidana kasus korupsi ditempatkan di pulau Nusakambangan. 

Saat itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menilai bahwa lembaga pemasyarakatan bagi narapidana korupsi belum memberikan efek jera yang cukup. Karena itu, KPK mempertimbangkan alternatif lokasi yang lebih ketat, salah satunya adalah Lapas Nusakambangan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Gagasan ini muncul berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Namun, Ghufron menegaskan bahwa kajian tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum menjadi keputusan final. Menurutnya, penjara pada umumnya mungkin terasa biasa saja bagi koruptor sehingga diperlukan lokasi yang lebih tegas dan mampu memberikan efek jera yang lebih besar.

Apabila sungguhan dilaksanakan, penjara khusus koruptor harus didesain dengan aturan yang lebih ketat dan fasilitas terbatas. Para koruptor harus benar-benar merasakan konsekuensi dari perbuatannya tanpa adanya kemewahan.