.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Setara Institute mengkritik penunjukan Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya menjadi Direktur Utama Perum Bulog. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan penunjukan tersebut telah melanggar pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Hal ini karena Mayjen Novi Helmy masih berstatus sebagai prajurit militer aktif.
"Kukuhnya pemerintah dalam menempatkan militer pada jabatan sipil meskipun melanggar ketentuan UU TNI semakin memperlihatkan ketiadaan visi reformasi TNI di awal pemerintahan Prabowo Subianto," ucap Halili dalam keterangan tertulisnya, Senin, 10 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengkritik keras penempatan anggota TNI yang masih aktif itu di perusahaan pelat merah. Halili mengatakan penetapan Mayjen Novi Helmy sebagai Dirut Bulog memperlihatkan pemerintah tidak melakukan evaluasi dari kritikan masyarakat.
"Bahkan persoalan ini merupakan bentuk keberulangan atau keberlanjutan dari era kepemimpinan sebelumnya," kata dia.
Halili juga menganggap Presiden Prabowo gagal untuk memperbaiki kondisi regresi reformasi militer. Menurut dia, impian dalam mewujudkan regresi reformasi militer itu masih sebatas imajinasi hingga saat ini.
Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi juga menilai hal serupa. Dia mengatakan dalam UU TNI prajurit militer aktif dilarang menduduki jabatan sipil.
Dia berujar bahwa tugas utama seorang militer ialah sebagai alat pertahanan negara yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan melindungi kepentingan nasional dari ancaman luar. Fahmi mengatakan bahwa peran Bulog tidak berhubungan langsung dengan tugas pertahanan.
"Pemerintah tampaknya menilai bahwa Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan," katanya saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, Senin.
Menurut dia, penunjukan tentara aktif sebagai bos perusahaan yang berperan menjaga ketahanan pangan ini berkaitan dengan prioritas pemerintah. Adapun pemerintah Presiden Prabowo memprioritaskan sektor ketahanan pangan. Misalnya ketika tentara-tentara dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis.
"Penempatan tentara dalam beberapa program (prioritas) tampaknya memang diarahkan untuk mengintegrasikan antara kebutuhan aspek strategis dengan kebutuhan mendasar masyarakat," ucapnya.
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam pembuatan artikel ini.
