SETARA Institute: Lindungi Hak Konstitusional Rakyat untuk Menyampaikan Pendapat

JAKARTA - Aksi sejumlah ormas dalam unjuk rasa di Jakarta dan Yogyakarta yang menghalang-halangi dan melakukan kekerasan terhadap massa yang sedang menyampaikan aspirasi merupakan tindakan yang nyata-nyata melanggar hak konstitusional warga negara. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang dijamin konstitusi.

“Tidak boleh ada kelompok mana pun termasuk organisasi kemasyarakatan yang merasa memiliki mandat untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menyampaikan pendapat. Ruang publik adalah ruang demokrasi, bukan ruang yang dapat dikendalikan oleh kekuatan massa atau kelompok tertentu,” kata Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi, Kamis (3/9/2026).

Hendardi mengapresiasi kinerja kepolisian yang relatif lebih baik dalam mengawal dan menjaga proses penyampaian pendapat masyarakat dalam berbagai aksi demonstrasi belakangan ini dibandingkan dengan penanganan demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang menimbulkan korban, baik di sisi masyarakat maupun petugas.

Baca juga: Praktisi Hukum: Wewenang Kamtibmas Ada di APH, Ormas Tak Bisa Ambil Alih

Pendekatan profesional, proporsional, dan menghormati hak konstitusional warga harus dipertahankan. Namun, apresiasi tersebut harus diikuti dengan ketegasan terhadap setiap bentuk kekerasan, intimidasi, dan penghalangan terhadap demonstran, siapa pun pelakunya.

“Polisi tidak boleh membiarkan aktor non-negara menggunakan kekuatan massa untuk mengendalikan ruang publik atau menjalankan semacam mekanisme jalanan untuk menghadapi warga yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya,” katanya.

Kepolisian juga harus mengusut secara serius bagaimana dan mengapa elemen ormas atau kelompok tertentu dapat terlibat dalam pengamanan atau penanganan aksi demonstrasi. Jika keterlibatan tersebut memang terorganisasi, publik berhak mengetahui siapa yang menggerakkan, siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, dan untuk kepentingan apa.