.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih belum menentukan tanggal pasti peluncuran program skrining atau cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, program itu akan dilakukan secepatnya.
“Jadi tanggal kick-off, belum difinalkan. Pokoknya secepatnya,” ujar dia selepas rapat lintas kementerian terkait persiapan pemeriksaan kesehatan gratis di kantornya, Jakarta Pusat pada Kamis, 23 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, program yang menyasar 280 juta masyarakat Indonesia tersebut dicanangkan akan dimulai di bulan depan. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Kantornya pada Kamis, 9 Januari 2025.
“Program skrining kesehatan gratis sudah dilaporkan ke Presiden. Rencananya memang pada Februari. Nanti waktunya akan ditentukan oleh Presiden,” ujar Budi saat itu.
Pratikno menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri yang ia pimpin, pemerintah tidak menemukan adanya masalah pada keseluruhan persiapan program skrining gratis, khususnya terkait infrastruktur dan sumber daya manusia.
Namun, menurut dia, kesuksesan program skrining gratis hanya bisa tercapai dengan sinergi dari seluruh Kementerian dan Lembaga serta seluruh masyarakat yang menjadi peserta program. “Sosialisasi juga harus dilakukan dengan masif dan bagaimana kita (menggabungkan) dukungan dari semua kementerian dan lembaga, termasuk tadi saya sampaikan ke swasta dan organisasi sosial,” ujarnya.
Pada pelaksanaannya nanti, ada tiga komponen utama yang akan dicek melaui program skrining kesehatan gratis, yakni tekanan darah, gula darah, serta lemak darah atau kolesterol. Menteri Budi menyatakan, skrining tersebut diarahkan untuk mencegah penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia, yaitu stroke dan penyakit jantung.
Meski tidak diwajibkan, masyarakat dianjurkan tetap menyiapkan keanggotaan BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) dengan status aktif. Hal ini untuk memudahkan skema pengobatan jika memang ternyata ditemukan adanya penyakit yang perlu ditangani di layanan kesehatan.
Diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan program skrining atau pemeriksaan kesehatan gratis mulai Februari 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan total anggaran itu terbagi dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Budi memaparkan, anggaran sebesar Rp 3,4 triliun disalurkan melalui APBN. Adapun sisanya sebesar Rp 1,3 triliun akan didistribusikan melalui APBD. “Jadi masing-masing kabupaten kota ada anggarannya. Nanti disalurkan ke dinas kesehatan untuk pelaksanaan di Puskesmas,” ujar Budi dalam agenda temu media yang diadakan di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Januari 2025.
