.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, akan meminta masukan pada eks gubernur Jakarta, seperti Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga Joko Widodo alias Jokowi.
Ketua tim transisi, Ima Mahdiah, mengatakan pengalaman para mantan gubernur Jakarta itu akan menjadi pertimbangan penting dalam mempersiapkan kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pengalaman mereka memimpin Jakarta menjadi bahan pertimbangan yang berharga untuk memahami tantangan dan dinamika kota ini,” kata Ima saat dihubungi Tempo, Ahad, 12 Januari 2025.
Ima yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jakarta itu menuturkan, timnya terbuka untuk menerima pendapat dari berbagai pihak, termasuk para mantan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang berkompetisi pada Pilkada 2024 lalu, yakni Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto. Dia mempersilakan mereka untuk menyampaikan gagasan atau masukan bagi kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta. “Mereka tentu akan kami dengarkan,” ujar Ima.
Ima mengatakan, tim transisi ini tak hanya akan melibatkan para tokoh politik saja. Akan tetapi, juga melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak lain yang relevan. Tujuannya, agar tim transisi memperoleh masukan konstruktif dalam penyusunan agenda prioritas bagi kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur baru Jakarta.
“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa pemerintahan baru dapat langsung bekerja efektif sejak hari pertama mereka menjabat,” ucap dia.
Dilansir dari Antara, Pramono Anung memastikan transisi pemerintahannya akan melibatkan Ahok, Anies Baswedan, Sutiyoso, Fauzi Bowo dan Joko Widodo (Jokowi).
“Tim transisi ini juga akan meminta pandangan para orang-orang yang pernah menjadi gubernur di Jakarta," kata Pramono di Pesta Rakyat Kemenangan oleh Sahabat Pram di Lapangan Banteng Jakarta, Sabtu, 11 Januari 2025.
Dengan melibatkan banyak pihak dalam proses transisinya ini, Pramono berharap, mereka dapat bekerja dan menyiapkan segala program pemerintahan dengan baik hingga waktu pelantikannya tiba.
Ihwal waktu pelantikan ini, Pramono mengatakan, tidak keberatan dengan adanya opsi ditundanya pelantikan menjadi tanggal 13 Maret maupun tetap di tanggal 7 Februari sesuai jadwal awal. Bagi dia, yang terpenting adalah memastikan dirinya dan Rano Karno dapat langsung bekerja usai dilantik nanti.
