.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengonfirmasi kabar demonstrasi yang akan digelar di depan gedung DPR RI pada siang ini, Kamis, 27 Maret 2025. Melalui keterangan tertulis yang ia bagikan diketahui bahwa aksi kali ini akan menyuarakan penolakan terhadap rezim militer yang tengah dibangun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Militerisme dan oligarki semakin mengancam demokrasi kita,” kata Usman saat dihubungi Tempo pada Kamis, 27 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Melengkapi keterangan tersebut, Usman turut membagikan delapan poin tuntutan yang akan dibawakan pada aksi dengan tajuk “Jakarta Melawan” tersebut. Berikut delapan tuntutan supremasi sipil yang akan dibawa pada aksi hari ini:
2. Tolak fungsi TNI di ranah sipil
3. Tolak perluasan fungsi TNI di intelijen dan siber
4. Bubarkan komando teritorial
5. Tarik mundur TNI dari Papua
6. Segera Revisi UU Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997
7. Kembalikan TNI ke barak
8. Pecat 2500-an anggota TNI di jabatan sipil
Usman mengatakan seruan aksi kali ini akan membawa tuntutan untuk mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI yang disahkan oleh DPR RI satu pekan lalu, tepatnya pada Kamis, 20 Maret 2025. Menurutnya, revisi UU TNI membuka jalan bagi militer masuk ke ranah sipil. “Bertentangan dengan amanat reformasi yang menegaskan supremasi sipil,” kata dia.
Di samping tuntutan pencabutan UU TNI, Usman melanjutkan aksi kali ini juga akan menyuarakan penolakan atas Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau RUU Polri. Ia menilai revisi berupa perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut berpotensi memberikan otoritas eksesif berupa intervensi polisi di ranah sipil. “RUU Polri berpotensi memberikan kewenangan berlebih yang dapat memperkuat kontrol represif negara.”
Tidak sendirian, aksi yang dijadwalkan akan dimulai pada 13.30 WIB tersebut juga akan dihadiri elemen mahasiswa termasuk anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto saat dihubungi secara terpisah.
