.png)
ALIANSI Perempuan Indonesia bakal menggelar aksi simbolik menuntut pemerintahan Prabowo Subianto untuk menurunkan harga kebutuhan pokok, hingga menghentikan operasional proyek makan bergizi gratis atau MBG yang memperberat beban fiskal negara.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Perwakilan aliansi, Fanda Puspitasari, mengatakan dalam aksi simbolik ini aliansi akan membawa beragam peralatan dapur mulai dari panci, wajan, dan perkakas lainnya sebagai metafora dampak krisis yang dialami masyarakat, terutama golongan akar rumput.
"Kenapa bawa peralatan dapur? Kami ingin menunjukkan jika tidak ada lagi yang bisa kami makan, semua harga kebutuhan pokok melambung tinggi," kata Fanda melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 17 Juni 2026.
Menurut dia, situasi geopolitik dan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak memicu naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di pasar. Misalnya, harga beras, tahu, tempe, hingga cabai dan bawang yang dikonsumsi setiap hari.
Implikasi kenaikan ini juga kian diperburuk dengan kebijakan pemerintah yang tak memihak rakyat. Fanda mengatakan, alih-alih menghentikan proyek MBG yang memakan banyak beban fiskal, pemerintah justru terus melangsungkan operasional proyek tersebut kendati terbukti koruptif.
"Harga kebutuhan pokok tinggi, jumlah pengangguran meningkat akibat PHK massal telah menyebabkan dapur-dapur kami tidak lagi bisa mengebul. Jadi, peralatan dapur adalah simbol bagaimana masyarakat kecil kelaparan karena tak lagi ada yang bisa kami masak," ujar pegiat dari Institut Sarinah ini.
Adapun dalam aksi simbolik ini Aliansi Perempuan Indonesia akan menyuarakan tiga tuntutan utama. Pertama, menuntut penurunan harga bahan-bahan pokok, termasuk pangan yang melambung tinggi di pasaran imbas naiknya harga BBM.
Kedua, penghentian sementara proyek makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Fanda, evaluasi MBG tidak bisa hanya dilakukan dengan mengganti unsur pimpinan di Badan Gizi Nasional, sedangkan operasional MBG di lapangan terus dijalankan tanpa adanya audit dan perbaikan menyeluruh.
"Karena itu kami menuntut setop MBG karena evaluasi besar itu perlu penghentian dalam operasionalnya," katanya.
Ketiga, Fanda menambahkan, aliansi menyuarakan tuntutan kepada pemerintahan Prabowo Subianto untuk menunaikan janjinya menciptakan lapangan kerja.
Sebab, kata dia, fakta di lapangan justru menunjukkan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tak memiliki pekerjaan. Bahkan, mereka yang bekerja juga rentan mengalami PHK.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada Januari-Mei 2026, tercatat 23.470 pekerja mengalami PHK. Jumlah ini memang lebih rendah dari data yang terjadi pada tahun sebelumnya, yakni mencapai 46.015 orang.
