.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana buka suara soal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang belum dilibatkan secara formal dalam program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, hal ini disebabkan oleh adanya prioritas dan perhatian terhadap tugas lain yang perlu diselesaikan.
"Hanya masalah waktu saja karena fokus dan berat perhatian saja," kata Dadan saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 18 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski begitu, Dadan mengatakan keterlibatan BPOM sangat penting dalam program ini untuk melakukan pengawasan dan keamanan pangan. Oleh karena itu, Dadan menyebut akan segera melakukan penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) atau nota kesepahaman dengan BPOM. "Sesegera mungkin," kata dia.
Selain itu, Dadan berharap kehadiran BPOM dapat meningkatkan kualitas program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Harapannya muncul mengingat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut. "Bukan hanya makin baik, tapi makin excellent," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan saat ini pihaknya memang belum dilibatkan secara formal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. "BPOM sudah dilibatkan, tetapi belum dalam hitam di atas putih," kata dia saat ditemui di kantor BPOM pada Jumat, 17 Januari 2025.
Taruna mengatakan sedang menunggu proses MoU (Memorandum of Understanding) atau nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional. Menurut dia, BPOM memerlukan kejelasan melalui regulasi, surat tugas, atau MoU sebagai dasar pelaksanaannya.
"Jangan pernah melakukan yang tidak diperintah. Apa artinya? Segala sesuatu penggunaan anggaran negara harus ada perintahnya," ujar Taruna.
Jika BPOM perlu mengerahkan petugas untuk mendukung program tersebut, kata Taruna, pasti akan menggunakan anggaran negara. Oleh karena itu, diperlukan pertanggungjawaban yang jelas dengan melibatkan BPOM secara formal.
Taruna menjelaskan bahwa BPOM telah mengajukan proposal berisi 19 poin yang akan dilakukan dalam mendukung program makan bergizi ini. Dengan pelibatan formal, ia juga berharap tim BPOM dapat bekerja lebih efektif dalam mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan.
Meski demikian, Taruna mengatakan akan mendukung program ini dengan maksimal dengan otoritas yang saat ini BPOM miliki. "Tapi itu harus jelas termaktub dalam sebuah aturan. Karena akan ada penggunaan anggaran dan itu belum kami selesaikan," ujar dia.
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal juga mengusulkan agar BPOM turut dilibatkan secara berkala dalam program MBG untuk memeriksa makanan. Menurut dia, pelibatan BPOM penting untuk memastikan pelaksanaan MBG sesuai dengan standar kesehatan, termasuk agar makanan yang dihidangkan bisa dipastikan bebas dari zat berbahaya.
“Dan juga untuk menjamin sanitasi, higienitas, cara pengolahan, serta distribusi makanan,” kata Cucun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Selasa, 7 Januari 2025.
