.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, secara resmi melarang pelaksanaan study tour dan wisuda sekolah di seluruh tingkat pendidikan di Provinsi Bengkulu.
"Saya meminta seluruh kepala dinas dan kepala sekolah di Provinsi Bengkulu untuk tidak lagi mengadakan studi tur maupun wisuda yang membebani orang tua murid," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan lewat pesan elektronik yang diterima Antara, Rabu lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Keputusan Gubernur Bengkulu itu diambil setelah banyak orang tua siswa mengeluhkan biaya tambahan yang dirasa memberatkan untuk kegiatan tersebut.
Helmi Hasan menegaskan bahwa kepala Dinas Pendidikan dan kepala sekolah, dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK, dilarang mengadakan study tour atau wisuda yang dapat menambah beban ekonomi bagi orang tua siswa.
Langkah ini juga sebagai respons terhadap banyaknya laporan dari orang tua yang merasa terbebani dengan biaya kegiatan study tour dan wisuda yang dianggap tidak esensial. Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak sekolah di berbagai jenjang pendidikan yang mengadakan kegiatan wisata edukatif dan wisuda.
Alih-alih memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi siswa, kegiatan tersebut justru membebani keuangan orang tua. Banyak orang tua yang mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan, seperti transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kebutuhan tambahan lainnya.
Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, biaya tersebut menjadi beban, padahal kegiatan tersebut seharusnya tidak wajib.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas tanpa adanya beban finansial dari kegiatan yang tidak perlu. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan ini diambil agar pendidikan tetap inklusif dan tidak memberatkan orang tua.
Helmi Hasan berharap kebijakan ini dapat dipahami dan didukung oleh semua pihak, termasuk kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Ia menekankan bahwa sistem pendidikan seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran daripada menyelenggarakan kegiatan yang dapat menciptakan ketimpangan ekonomi antar siswa.
"Pendidikan di Bengkulu harus tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menciptakan generasi yang berkualitas. Anggaran pendidikan seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru, serta pengembangan sarana dan prasarana sekolah, bukan untuk kegiatan seremonial yang membebani masyarakat," ujarnya
