Alasan Prabowo Diminta Hentikan Dedi Mulyadi Kirim Anak ke Barak Militer

5 hours ago 2

TEMPO.CO, Jakarta - Polemik kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak bermasalah ke barak militer terus bergulir. Presiden Prabowo Subianto bahkan diminta turun tangan untuk menghentikan langkah Dedi Mulyadi. Permintaan itu disampaikan oleh Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA).

Menurut aliansi anti-kekerasan terhadap anak ini, pendidikan disiplin ala militer bukan untuk anak. Kebijakan itu justru dinilai berbalik arah dari kepentingan semula yang ingin mendepankan kepentingan anak.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Praktik mengirimkan siswa bermasalah ke barak TNI untuk pendisiplinan semacam ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional,” tutur Aliansi PKTA, dikutip dari keterangan resmi pada Ahad, 4 Mei 2025.

Tak hanya itu, aliansi menilai penempatan anak di barak justru akan melabelisasi anak sebagai anak nakal. “Ini sangat berbahaya karena akan menimbulkan stigma negatif terhadap anak,” kata Aliansi PKTA.

Lebih jauh aliansi ini mengatakan, bercermin dari fenomena panjang kekerasan aparat, maka pengiriman anak untuk didisiplinkan di barak seharusnya tidak dilakukan. Mereka menyinggung catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyatakan pada periode Oktober 2023 sampai dengan September 2024 terdapat 64 peristiwa kekerasan TNI terhadap warga sipil.

Dari jumlah kekerasan tersebut, beberapa korban jiwa merupakan anak di bawah umur. Salah satunya kasus anak berinisial MHS yang tewas usai dianiaya anggota TNI di lokasi kejadian tawuran. Catatan kekerasan ini, kata koalisi, menunjukkan sikap aparat TNI yang cenderung mengedepankan kekerasan atau kekuatan berlebih.

Atas dasar hal itu, koalisi tersebut mendesak Prabowo untuk menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah ramah anak dalam mengatasi permasalahan siswa yang berperilaku menyimpang.

Rencana Dedi Mulyadi mengenai pendidikan karakter ala militer bagi siswa yang dinilai bermasalah mulai direalisasikan sejak Kamis, 1 Mei 2025. Purwakarta dan Bandung menjadi dua wilayah pertama yang menjalankan program pembinaan karakter semi-militer yang melibatkan TNI itu.

Sedikitnya 69 pelajar sudah dikirim ke barak militer. Dedi Mulyadi mengatakan kriteria anak yang disertakan dalam pendidikan semi-militer tersebut dimulai dari jenjang sekolah menengah pertama.