Anggota DPR Minta BPOM Jemput Bola dalam Pengawasan Makan Bergizi Gratis

3 hours ago 1

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani meminta agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) proaktif atau jemput bola dalam urusan pengawasan makan bergizi gratis. Irma menyoroti pentingnya pengawasan agar tidak terjadi kasus keracunan makanan seperti yang terjadi di Sukoharjo beberapa waktu lalu.

“Harusnya BPOM jemput bola (mengawasi makan bergizi gratis) karena itu tugas rutin mereka. Tidak harus menunggu perintah,” kata Irma dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Senin, 20 Januari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politikus Partai NasDem ini menegaskan, tugas utama BPOM adalah mengawasi makanan, minuman, dan obat-obatan berbahaya. Sehingga, menurut dia pengawasan makan bergizi gratis menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan tanpa perintah. “Jalankan tugas pokok mereka,” ujar Irma.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pelibatan BPOM secara formal dalam program makan bergizi gratis akan dilakukan pekan ini. Dadan mengatakan kedua badan ini akan melakukan memorandum of understanding atau MoU.

“Pertengahan minggu ini (akan MoU) dengan BPOM,” kata Dadan saat dihubungi Tempo, Senin, 20 Januari 2025.

Rencana itu sebelumnya sempat tertunda karena Dadan mengaku ada sejumlah prioritas lain yang perlu segera dituntaskan. Dadan mengatakan keterlibatan BPOM sangat penting dalam program ini untuk melakukan pengawasan dan keamanan pangan.

Dadan berharap kehadiran BPOM dapat meningkatkan kualitas program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Harapannya muncul mengingat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut. "Bukan hanya makin baik, tapi makin excellent," kata dia.

Urgensi dilibatkannya BPOM menguat setelah adanya kasus keracunan yang dialami puluhan siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah. Para siswa merasakan mual-mual dan pusing setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis di sekolah itu, pada Kamis, 16 Januari 2025.

Sebelumnya, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihanya telah mengajukan proposal berisi 19 poin yang akan dilakukan dalam mendukung program makan bergizi ini. Dengan pelibatan formal, ia juga berharap tim BPOM dapat bekerja lebih efektif dalam mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan.

Meski demikian, Taruna mengatakan akan mendukung program ini dengan maksimal dengan otoritas yang saat ini BPOM miliki. "Tapi itu harus jelas termaktub dalam sebuah aturan. Karena akan ada penggunaan anggaran dan itu belum kami selesaikan," ujar dia.

Read Entire Article
Berita Nusantara Berita Informasi Informasi Berita Berita Indonesia Berita Nusantara online Berita Informasi online Informasi Berita online Berita Indonesia online