.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah segera merealisasikan rencana renovasi 10 ribu sekolah di Indonesia. Namun, dia mengingatkan agar program renovasi dengan anggaran Rp 17,1 triliun itu diawasi ketat, agar tidak terjadi penyimpangan.
Dia menyatakan, perencanaannya harus dibuat secara cepat namun matang, sehingga renovasi gedung sekolah bisa dilaksanakan dengan baik. "Perbaikan sekolah merupakan suatu yang mendesak dan sangat penting. Tidak boleh terlalu lama menunggu. Harus secepatnya dilaksanakan," kata legislator PKB yang biasa disebut Lalu Ari itu melalui keterangan tertulis, pada Selasa, 31 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lalu Ari menuturkan, perbaikan gedung sekolah sangat penting untuk pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Tanah Air, baik yang ada di kota, maupun di pelosok desa.
"Sehingga, tidak ada terjadi ketimpangan sarana pendidikan di Indonesia. Selama ini banyak gedung sekolah yang rusak dan tidak layak," ucapnya.
Dengan pembangunan yang masif, kata dia, diharapkan kondisi sekolah di desa dan di kota sama. Artinya, kondisi gedung pendidikan sama-sama bagus dan layak untuk digunakan sebagai tempat pembelajaran.
Apabila kondisi gedung bagus, kata Lalu Ari, siswa bisa belajar dengan tenang dan nyaman. "Kami harap tidak ada lagi sekolah yang rusak, roboh, bocor, reyot, dan kondisi tidak layak lainnya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan pemerintah akan merevitalisasi sekitar 10 ribu sekolah pada 2025.
"Untuk sekolah di ajaran 2025 itu ada 10 ribu sekian sekolah yang kami renovasi," katanya usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 Desember 2024.
Dia menyebut, puluhan ribu sekolah yang akan direnovasi pada 2025 itu akan menyebar secara merata di seluruh Indonesia. Terutama sekolah yang rusak berat, akibat bencana alam.
Mu'ti mengatakan, revitalisasi sekolah ini bagian dari program percepatan pemerintah Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri pada Senin itu, pemerintah sepakat memindahkan pelaksanaan program revitalisasi sekolah dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sementara untuk renovasi Madrasah Aliyah (MA), tetap dilakukan oleh Kementerian PU. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, anggaran untuk renovasi MA pada 2025 mencapai Rp 2,4 triliun.
Dia menjelaskan, anggaran untuk renovasi MA lebih sedikit dibanding sekolah lainnya, karena jumlahnya yang memang lebih sedikit. Apalagi, kata dia, sekolah swasta yang direvitalisasi pemerintah juga termasuk dalam penganggaran yang dilakukan Kemendikdasmen.
Novali Panji berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
