.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto menjadi sorotan publik, terlebih dalam kurun waktu tersebut banyak kebijakan yang merugikan, seperti pembatasan elpiji 3 kilogram baru-baru ini. Di tengah kondisi tersebut, ada desas-desus rencana reshuffle kabinet.
Presiden Prabowo pun angkat bicara soal hal tersebut saat menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 NU di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025. Ketua Umum Partai Gerindra itu memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata dia seperti dilansir dari Antara.
Prabowo menegaskan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main. “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak,” ujarnya.
Mantan Menteri Pertahanan itu kembali menyatakan keinginannya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari segala bentuk penyelewengan. “Kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” katanya.
Prabowo juga mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri. “Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak,” ujarnya.
