.png)
KEMENTERIAN Sosial atau Kemensos akan mengoperasikan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada 2025. Sekolah rakyat tingkat sekolah menengah atas (SMA) akan mulai beroperasi pada Juli 2025 atau tahun ajaran baru 2025/2026.
Sebagai langkah persiapan, Tim Formatur Sekolah Rakyat yang dipimpin Mohammad Nuh akan merekrut guru dan murid mulai 1 April 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana merekrut 60 ribu guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan.
Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Menurut Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dalam tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA), tetapi Prabowo menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Berikut persiapan berbagai daerah menyongsong beroperasinya Sekolah Rakyat.
1. Lampung
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi mengatakan Pemprov Lampung telah mengusulkan dua alternatif lokasi yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya. “Usulan mengerucut di dua lokasi, yakni SMA Unggul Terpadu di Kabupaten Lampung Tengah dan satu lagi di UPTD Mardi Guna Lempasing Kabupaten Pesawaran. Beberapa waktu lalu sudah di survei, dan akan dipilih satu lokasi,” kata dia di Bandar Lampung, Selasa, 25 Maret 2025.
Dia menjelaskan, selain Pemprov Lampung, pemerintah kabupaten dan kota juga harus menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat yang skemanya seperti sekolah asrama. Dia mengatakan sekolah tersebut minimal dibangun di lahan seluas 5-10 hektare, lalu diutamakan lahan yang sudah ada bangunannya, sehingga operasional sekolah bisa dilakukan tahun ini.
2. Banten
Pemerintah Provinsi Banten mengajukan lima lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. “Saya sudah mengajukan 5 titik, (untuk) provinsi, ditambah lagi Kabupaten Lebak mengajukan satu (titik) seluas 10 hektare,” kata Gubernur Banten Andra Soni di Kota Serang, Rabu, 19 Maret 2025.
Andra Soni mengatakan pihaknya memiliki dua pola berkaitan dengan pendirian Sekolah Rakyat. Pertama, unit sekolah baru yang dibangunkan oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Pekerjaan Umum. Kedua, memaksimalkan sekolah-sekolah yang sudah ada. “Ada sekolah kita itu luasnya bisa sampai 7 hektare, tapi hanya bisa menampung sedikit karena bangunan dan sebagainya. Ini kita optimalkan,” ujarnya.
Dia mencontohkan SMKN 2 Pandeglang yang memiliki luas 7 hektare. Sekolah tersebut dibangun oleh Pemprov Jawa Barat pada 1996 atau empat tahun sebelum Provinsi Banten terbentuk. Kondisi strukturnya, kata dia, masih kuat tetapi harus direnovasi.
3. Jawa Barat
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan ada empat lokasi strategis di provinsi itu yang bisa digunakan untuk Sekolah Rakyat.
Keempat lokasi tersebut telah diajukan dan bisa dimanfaatkan sebagai sarana Sekolah Rakyat, yaitu Bina Siswa Cisarua, Kabupaten Bandung, Sentra Wyata Guna, Kota Bandung; Sentra Abiyoso, Kota Cimahi; dan Sentra Terpadu Pangudi, Kota Bekasi. “Dari empat lokasi itu yang relatif siap digunakan, yakni aset bangunan Bina Siswa dan Sentra Wyata Guna," kata Herman di Bandung, Kamis, 20 Maret 2025.
4. Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memilih memanfaatkan sekolah yang sudah ada tetapi mengalami kekurangan siswa untuk mendukung program Sekolah Rakyat. “Kami tidak ingin sekadar menyatakan sanggup, tapi harus benar-benar menyiapkan. Tidak sekadar menyediakan lahan kosong, karena kalau hanya lahan kosong, siapa yang akan membangun sekolahnya? Itu justru bisa menjadi pekerjaan rumah (PR),” ujar Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono di Yogyakarta, Kamis, 20 Maret 2025.
Alih-alih membangun sekolah baru dari nol, Beny mengatakan memanfaatkan sekolah yang sudah ada memungkinkan program Sekolah Rakyat berjalan lebih cepat karena sejumlah infrastruktur seperti ruang kelas dan tenaga pengajar sudah tersedia.
Pemda DIY juga telah mengidentifikasi tiga lokasi potensial untuk program tersebut, yakni di Sorowajan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, yang sebelumnya direncanakan menjadi Sekolah Kebangsaan tetapi belum termanfaatkan. Selain itu, opsi lain ada di Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo; serta Sewon, Kabupaten Bantul. Pihaknya sedang menggodok usulan tersebut.
5. Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan telah menyiapkan proposal rancangan pelaksanaan Sekolah Rakyat yang digagas Prabowo. “Kami telah mengutus Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Suwito Adi untuk bertemu dengan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf demi membahas rancangan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Pasuruan," kata Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dalam keterangan di Pasuruan, Rabu, 26 Maret 2025, seperti dikutip dari Antara.
Rusdi menuturkan seluruh proposal dan rancangan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Pasuruan tersebut telah diterima dan dibahas dengan baik oleh Mensos dan perwakilan pemkab tersebut. Dia menyatakan proposal itu terkait dengan usulan tempat untuk Sekolah Rakyat, yakni gedung eks kantor Pemkab Pasuruan. Pemilihan gedung itu, kata dia, adalah opsi terbaik karena masih sangat layak untuk dijadikan lokasi sekolah.
Pemkab Pasuruan juga mengusulkan jumlah siswa sebanyak 150 orang yang terbagi dalam enam kelompok rombongan belajar (rombel) yang masing-masing terdiri dari 25 siswa baik dari jenjang SMP maupun SMA.
6. Sulawesi Barat
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi berkomitmen memutus rantai kemiskinan melalui pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten di daerah itu. Dalam rapat bersama dengan enam bupati di Sulbar membahas pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju, Senin, 24 Maret 2025, Suhardi mengatakan setiap bupati telah menyiapkan lahan seluas lima hektare sebagai lokasi pembangunan sekolah. “Prioritas di tingkat kabupaten adalah jenjang pendidikan SMP,” ujarnya.
Adapun untuk tingkat provinsi, kata dia, adalah jenjang pendidikan SMA. Pemprov Sulbar telah menyediakan sekitar lima hektare lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat setingkat SMA. Pihaknya akan segera mengirimkan usulan proyek pembangunan Sekolah Rakyat tersebut ke Kemensos.
7. Maluku Utara
Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mendukung pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lahan. Dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu, 19 Maret 2025, Sherly yang bertemu dengan Mensos telah menyatakan siap menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di daerahnya. “Mungkin untuk Sekolah Rakyat kami punya lahan 5-10 hektare di dekat kantor Gubernur Malut,” kata Sherly.
Merespons pernyataan Sherly, Mensos menganjurkan Pemprov Maluku Utara mengajukan lahan pembangunan Sekolah Rakyat secara tertulis ke Kemensos. “Sebelum tanggal 21 (Maret) untuk pengajuannya bahwa bersedia untuk ditempati sebagai Sekolah Rakyat,” ujar Mensos.
Mensos menambahkan Pemprov Malut menyertakan data lokasi secara lengkap disertai dengan dokumentasi lokasi yang akan dijadikan sekolah rakyat.
8. Kabupaten Biak Numfor, Papua
Bupati Biak Numfor, Papua, Markus Octovianus Mansnembra, mengatakan siap menggelar Sekolah Rakyat di wilayahnya saat bertemu Mensos di Jakarta. “Kami mengusulkan skema revitalisasi aset gedung Badan Diklat Pemkab Biak Numfor untuk mendukung dua rombongan belajar setingkat SMA dengan total kapasitas 50 siswa,” ujar Markus di Jakarta, Rabu, 26 Maret 2025.
Markus menjelaskan Badan Diklat telah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti asrama, ruang kelas, laboratorium, ruang kantor, dapur, dan ruang makan. Selain revitalisasi aset, Pemkab Biak Numfor juga menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat jenjang SD dan SMP.
Dia menuturkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah memperoleh dukungan dari masyarakat adat wilayah Saireri, TNI-Polri, serta lembaga keagamaan seperti Gereja Kristen Injili Tanah Papua (GKITP), Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Gereja Kemah Injil (Kingmi), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua. Dia memastikan situasi di Biak Numfor relatif aman dan kondusif, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal.
Nabiila Azzahra, Hendrik Yaputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Kontroversi Pelibatan Tentara Hadapi Ancaman Siber dalam UU TNI
