.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana memberikan bantuan bagi guru non-ASN sebagai bagian dari paket kebijakan pendidikan yang dirancang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan, peluncuran bantuan itu menunggu kesiapan jadwal Presiden Prabowo Subianto yang direncanakan berlangsung pada 2 Mei 2025 di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Bukan tunjangan guru honorer ya, tapi bantuan untuk guru honorer,” kata Abdul Mu’ti saat ditemui seusai rapat tertutup dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 April 2025.
Bantuan untuk guru honorer ini, kata Mu'ti, merupakan bagian dari empat paket program prioritas yang akan diumumkan Presiden. Tiga program lainnya adalah pelaksanaan rehabilitasi sekolah, digitalisasi pendidikan, serta bantuan pendidikan bagi guru yang belum menempuh pendidikan D4 atau S1.
Mu’ti belum merinci besaran bantuan maupun jumlah guru honorer yang akan menerima manfaat tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap sekaligus mendukung penguatan kompetensi pendidik di tingkat dasar dan menengah.
“Inisiatif ini kami rancang untuk mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga guru tetap,” ujar Mu’ti.
Program bantuan ini akan diluncurkan bersamaan dengan upaya perbaikan infrastruktur dan transformasi digital sekolah sebagai bagian dari strategi besar reformasi pendidikan nasional yang tengah dijalankan Kemendikdasmen.
Sebelumnya, Mendikdasmen menyampaikan guru honorer non-sertifkasi akan mendapatkan tunjangan atau bantuan dari pemerintah secara langsung melalui transfer ke rekening masing-masing. Mu'ti mengatakan insentif itu akan diberikan pada Mei mendatang.
“Ini sudah kita godok. Insya allah dalam waktu dekat itu akan segera terealisasi,” kata Mu'ti dalam acara tanya-jawab bersama awak media di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 11 April 2025.
