.png)
INFO TEMPO — Selama dua pekan terakhir, Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra sibuk menggelar rapat koordinasi. Tim ini terus mengejar 32 kementerian/lembaga yang tergabung, agar anggaran pemulihan tahun 2026 segera cair.
Kini, fokus pemerintah bergeser dari penyusunan rencana menuju percepatan pelaksanaan program setelah Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra disetujui DPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara melalui Rapat Dengar Pendapat pada Senin, 25 Mei lalu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Setelah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Sekretaris Satgas PRR Tomsi Tohir menggelar rapat pada Jumat, 29 Mei silam, yang mengingatkan kementerian/lembaga segera mengajukan anggaran, dorongan serupa kembali mengemuka dalam Rapat Daily Brief Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Ruang Command Center Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 4 Juni 2026.
Dalam rapat tersebut, Kementerian PPN/Bappenas kembali mengingatkan bahwa Renduk telah memperoleh persetujuan pemerintah dan DPR. Perwakilan Bappenas meminta kementerian dan lembaga segera mempercepat pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2026 agar pelaksanaan program pemulihan dapat segera berjalan.
Bappenas juga meminta kementerian dan lembaga mulai menyusun kebutuhan anggaran Tahun 2027 secara paralel. Langkah itu dinilai penting agar pendanaan dapat tersedia lebih awal sehingga program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mengalami jeda pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya.
“Berkaitan dengan RAPBN 2027, pagu indikatif dan pagu anggaran, akhir Juni surat edaran sudah dikeluarkan,” demikian disampaikan perwakilan Bappenas.
Dalam rapat ini, kementerian dan lembaga juga melaporkan perkembangan program pemulihan di lapangan. Kementerian Pertanian menyebut rehabilitasi lahan pertanian telah mencapai progres 63 persen. Pada 25 April 2026, pemerintah juga telah melakukan tanam perdana seluas 50 hektare di Kabupaten Bireuen, Aceh.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan monitoring langsung ke Aceh terkait 17 sekolah di Kabupaten Aceh Tengah yang dilaporkan masih belajar di tenda. Saat ini sudah dilakukan revitalisasi dan beberapa sekolah sudah dilakukan relokasi,” ujar perwakilan kementerian itu.
Di sektor hunian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan proses penelaahan dokumen pendukung anggaran oleh Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan dijadwalkan selesai pada 5 Juni 2026. Kementerian PKP juga melakukan penyesuaian target pembangunan hunian tetap (Huntap) dari tiga tahun menjadi dua tahun.
BMKG ikut menegaskan pentingnya anggaran program cepat cair dan pengerjaan dimulai. Pasalnya, lembaga ini memprediksi terjadi peningkatan curah hujan di Sumatra Barat setelah 7 Juni 2026, terutama di wilayah Pesisir Selatan, Pasaman, dan Pasaman Barat.
Pemimpin rapat, Wakil Sekretaris Satgas PRR Sumatra Marsda TNI Mohammad Nurdin, meminta BMKG terus memberi kabar terbaru informasi cuaca melalui Posko Satgas PRR. “Sehingga dapat menjadi dasar mitigasi risiko dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana susulan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, sebagian besar kementerian dan lembaga mengakui masih menunggu proses lanjutan pencairan anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan. Meski demikian, Satgas PRR meminta seluruh kementerian dan lembaga tetap menjalankan persiapan teknis, sinkronisasi data, serta koordinasi lintas instansi agar pelaksanaan program dapat segera dilakukan setelah pendanaan tersedia.
Ia pun kembali mewanti-wanti kementerian dan lembaga agar melaporkan berbagai kendala teknis di lapangan. “Apa pun itu, mulai dari dokumen lahan untuk pembangunan fasilitas umum, penyesuaian lokasi kegiatan dengan dokumen perencanaan, rehabilitasi lahan pertanian, hingga revitalisasi dan relokasi sarana pendidikan,” tutur Marsda TNI Nurdin yang didampingi Koordinator Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw.
Menurut data Posko Nasional Satgas PRR saat rapat sehari sebelumnya, 3 Juni 2026, kementerian yang telah mengajukan anggaran dan sedang diproses di Kementerian Keuangan yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian PKP, Kemendagri, Kemendikdasmen, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial. (*)
