.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Sultan Bachtiar Najamuddin mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi program unggulan Presiden Prabowo untuk menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Usulan penggunaan dana zakat ini disampaikan Sultan pada Selasa, 14 Januari 2025.
Catatan BAZNAS Soal Dana Zakat
Sultan Najamudin mendorong Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS untuk memberi bantuan untuk program MBG. Sultan mengatakan bahwa dana ZIS berpotensi memenuhi separuh kebutuhan anggaran program MBG. Dalam kata lain, dana zakat dapat membantu meringankan anggaran negara. Keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai program MBG menjadi ajang masyarakat mendukung program pemerintah.
“Kami mendorong agar BAZNAS atau lembaga zakat NU dan Muhammadiyah mengkaji sekaligus menyiapkan skema pembiayaan program MBG melalui zakat untuk disampaikan ke pemerintah,” ujar Sultan Najamudin dalam jawaban tertulisnya kepada Tempo pada Kamis, 16 Januari 2025.
Sebelumnya, Ketua BAZNAS Noor Achmad telah memberi keterangan bahwa lembaga tersebut akan membantu program MBG asalkan bantuan tersebut ditujukan hanya untuk kelompok fakir miskin.
"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kami akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kami adalah untuk membantu fakir miskin," kata Noor kepada wartawan saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Rabu, 15 Januari 2025. Noor menambahkan bila Baznas akan melakukan verifikasi terhadap kelompok fakir miskin yang berhak mendapatkan makan gratis tersebut.
Noor memastikan bahwa kelompok fakir miskin atau orang yang tidak mendapatkan makanan dapat datang kepada lembaga Baznas untuk diberikan bantuan makanan. Noor mengatakan program Baznas tersebut tidak hanya berkaitan dengan program MBG milik pemerintah.
"Bahkan selalu kami sampaikan, siapa saja yang tidak bisa makan, datang ke Baznas. Di mana saja, pasti ada," ujar Noor.
Kekhawatiran Indonesia Zakat Watch (IZW)
Organisasi yang bergerak di bidang ekosistem tata kelola zakat bernama Indonesia Zakat Watch (IZW) turut menanggapi wacana penggunaan dana zakat untuk program MBG. Pihak IZW khawatir adanya penyelewengan dana dan lemahnya kontrol pengawasan dalam menggunakan dana zakat untuk MBG.
“Kami melihat bahwa program MBG saat ini masih dalam tahap awal dan belum memiliki mekanisme pengawasan yang kuat,” ujar Barman Wahidatan selaku Koordinator IZW berdasarkan keterangan tertulis pada Kamis, 16 Januari 2025.
Barman mengungkapkan bila ada risiko besar penyaluran zakat tidak tepat sasaran apabila program MBG didanai dengan dana zakat. Golongan atau kategori penerima zakat atau asnaf telah diatur dalam Islam. Target penyaluran MBG yang terlalu luas dapat mengakibatkan adanya penyimpangan.
“Walaupun bisa saja pelajar yang mendapat MBG itu tergolong asnaf yang berhak, tetapi akan sangat rumit saat teknis penyalurannya,” kata Barman.
IZW mempertanyakan kembali siapa pihak yang nantinya menjadi pengawas dalam proses penyaluran dana zakat dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk program MBG.
Untuk itu, IZW mendorong pemerintah agar fokus terhadap perbaikan tata kelola MBG untuk menjadi lebih baik dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal tersebut didasari munculnya berbagai kendala dan keluhan dari siswa terkait pelaksanaan pertama program MBG. IZW juga menyarankan agar LAZ dan BAZNAS dapat fokus menjalankan tugasnya terhadap kewajiban penyaluran zakat.
“Kami juga menyarankan agar LAZ dan BAZNAS fokus menjalankan tugasnya dengan lebih baik dalam menyalurkan zakat kepada mustahik yang seharusnya,” ujar Barman.
Sapto Yunus, M. Raihan Muzzaki, dan Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Respons Prabowo dan Staf Istana Soal Usulan Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
