8000hoki List Login situs Slot Maxwin Terkini Sering Jackpot Non Stop
hokikilat Data Situs situs Slots Maxwin Philippines Terbaik Sering Lancar Menang Non Stop
1000hoki Demo situs Slots Gacor Thailand Terkini Gampang Win Banyak
5000 hoki Demo website Slot Maxwin Singapore Terpercaya Pasti Win Online
7000 Hoki Online Data ID server Slot Gacor Thailand Terkini Sering Menang Full Setiap Hari
9000 Hoki Online List Akun website Slot Gacor Philippines Terbaru Mudah Lancar Jackpot Full Setiap Hari
Akun situs Slot Gacor basis Cambodia Terpercaya Pasti Jackpot Full Online
Idagent138 login Akun Slot Anti Rungkad
Luckygaming138 Id Slot Gacor Terbaik
Adugaming Daftar Id Slot
kiss69 login Akun Slot Anti Rungkad Online
Agent188 login Slot Anti Rungkat
Moto128 Slot Anti Rungkat Terbaik
Betplay138 login Id Slot Anti Rungkat Terpercaya
Letsbet77 Daftar Id Slot Anti Rungkat Terpercaya
Portbet88 Daftar Akun Slot Anti Rungkat
Jfgaming Daftar Slot Game Online
Mg138 Id Slot Anti Rungkad
Adagaming168 login Slot Anti Rungkad Terpercaya
Kingbet189 Daftar Id Slot Anti Rungkad Terbaik
Summer138 login Slot Terbaik
Evorabid77 login Id Slot
TEMPO.CO, Jakarta -- Calon Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Benny Mamoto, menyebutkan lembaga pengawas tersebut selama ini belum bekerja optimal dalam mencegah dugaan pelaggaran etik. Menurut dia, Dewas KPK memiliki beberapa kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Dia menilai, pengawasan yang dilakukan masih terbatas karena tidak secara langsung ke lapangan. Pengawasan selama ini juga bersifat represif, bukan preventif. "Pengawasan terhadap KPK belum maksimal, artinya dewas belum optimal menjalankan peran dan fungsi pengawasan," kata Benny saat menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 November 2024.
Benny menyatakan, perlu adanya upaya optimalisasi peran Dewas untuk meminimalisir pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh KPK. Salah satu caranya, optimalisasi pengawasan secara langsung dan pengawasan yang bersifat preventif. "Tentunya itu nanti perlu dikomunikasikan terlebih dulu dengan pimpinan KPK," kata dia.
Dia menjelaskan, kedudukan Dewas dan pimpinan KPK itu setara, tak ada yang lebih tinggi. Untuk menghindari terjadinya konflik atau salah paham antara pimpinan dengan dewas KPK, menurut dia, keduanya perlu duduk bersama.
Hal pertama yang mesti dilakukan, menurut Benny, menyamakan komitmen antara pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tujuannya, agar citra dan kepercayaan publik kepada KPK bisa dikembalikan. Kedua, menyangkut teknis pengawasan oleh Dewas KPK. Benny mencontohkan, boleh atau tidaknya Dewas sidak ke rutan KPK. "Karena hal ini tidak berkaitan dengan substansi perkara, tetapi menyangkut perilaku," ujar dia.
Selain itu, Benny mempertanyakan boleh-tidaknya Dewas KPK diajak untuk ikut memonitor gelar perkara sebelum menghadapi praperadilan. Menurut dia, hal ini penting karena ini adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi. "Di mana Dewas KPK diikutsertakan, sehingga tanggung jawab nanti menjadi bersama. Tanggung jawab Dewas KPK juga ikut karena sudah menguji bahwa persiapannya sudah optimal," tutur dia.