.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam membuat dua organisasi lintas kementerian dan lembaga pemerintah. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut dua desk ini yaitu koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta koordinasi perlindungan pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pembentukan dua desk ini merupakan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menaruh perhatian sangat besar terhadap dua desk tersebut," kata Budi Gunawan di kantornya, Jakarta Pusat, pada Kamis, 13 Maret 2025.
Menurut dia, pembentukan deks koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan juga melalui berbagai pertimbangan. Budi menyebut pertimbangan ini seperti peristiwa kebakaran hutan yang kerap terjadi di beberapa wilayah Indonesia.
Dia mengatakan untuk koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan akan dipimpin oleh Kementerian Kehutanan, BNPB, Panglima TNI, Kapolri, serta Kementerian Lingkungan Hidup. "Tidak hanya berdampak terjadinya korban jiwa dan kerugian terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya merambah sampai dengan lintas negara," ucap dia.
Selain itu, Budi turut membeberkan alasan kementeriannya membuat koordinasi perlindungan pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang. Ia mengatakan upaya ini untuk melindungi Warga Negara Indonesia atau WNI dari penyelundupan manusia.
"Bapak Presiden juga memberikan perhatian yang sangat penuh terhadap perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang menjadi korban trafficking atau people smuggling," ujarnya.
Budi berujar untuk koordinasi perlindungan pekerja migran Indonesia, akan dipimpin oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Di antaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, dan Kementerian Luar Negeri.
Dia mengatakan pembentukan kedua desk ini juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga lain. Di antaranya Kementerian Kesekretariatan Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, serta Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Selain itu, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Presiden, Badan Intelijen Negara, PPATK, BNPB, BMKG, Bakamla, BNPT, Badan Informasi Geospasial, serta gubernur dari beberapa wilayah juga terlibat dalam pembuatan kedua organisasi tersebut. Budi mengatakan keterlibatan gubernur dalam hal ini untuk berkoordinasi dengan daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan.
Adapun beberapa wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan di antaranya Provinsi Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah.
