.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto buka puasa bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Maret 2025. Momen itu dibagikan oleh tim komunikasi Presiden.
Usai buka bersama, Sri Mulyani mengaku melaporkan sejumlah hal kepada Prabowo. Salah satunya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, bendahara negara itu enggan menjelaskan lebih lanjut apa yang dilaporkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Iya melaporkan APBN dan lain," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresiden, Rabu.
Ditanya kapan akan diumumkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sri mengatakan akan diumumkan pada Kamis, 13 Maret 2025 besok. "Iya APBN periode Januari dan Februari. Besok di konferensi pers," kata Sri Mulyani.
Berdasarkan undangan yang diterima Tempo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengumumkan APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Kementerian Keuangan. Kemenkeu sebelumnya sempat mempublikasikan laporan realisasi APBN bulan Januari dan Februari 2025.
Pada Rabu pagi, dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 sempat muncul di laman resmi Kementerian Keuangan. Namun menuju siang hari, dokumen tersebut sudah tak lagi bisa diakses.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan alasan Kementerian menurunkan dokumen APBN KiTa ialah karena publikasi laporan tersebut dipercepat. “Kami takedown dulu karena kebetulan konferensi pers APBN KiTa dimajukan besok, sehingga maksudnya agar besok sekalian bisa dijelaskan secara lebih komprehensif,” ujar Deni ketika dikonfirmasi Tempo, Rabu, 12 Maret 2025.
Sebagaimana diketahui, data bulanan kinerja APBN periode Januari 2025 belum juga diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. APBN KiTa adalah publikasi bulanan yang berisi data rincian realisasi penerimaan negara, belanja, utang dan pengelolaan keuangan negara lainnya. Tujuannya untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
Biasanya, Kementerian Keuangan rutin merilis APBN KiTa tiap bulan. Publikasi APBN KiTa umumnya dilakukan lewat konferensi pers. Kementerian Keuangan selalu memaparkan kinerja APBN selama sebulan pada bulan berikutnya. Misalnya, realisasi APBN Januari 2025 diumumkan pada Februari. Namun paparan kinerja APBN periode Januari tak kunjung diumumkan hingga saat ini.
Direktur Eksekutif Center for Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara turut menyoroti keterlambatan publikasi kinerja APBN periode Januari 2025. Bhima berpendapat pemerintah kurang transparan soal kondisi APBN terkini. Penundaan publikasi data realisasi anggaran dan belanja itu, ujar Bhima, akan menurunkan kepercayaan investor. “Juga pasca efisiensi anggaran, bermasalahnya Coretax dan tambahan anggaran untuk Danantara, pemerintah makin tertutup soal kondisi fiskal,” katanya kepada Tempo, Sabtu, 8 Maret 2025.
Sejak memasuki tahun 2025, setidaknya ada tiga peristiwa ekonomi besar yang terjadi di dalam negeri. Pertama, implementasi sistem perpajakan Coretax yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Namun sejak peluncurannya, terdapat banyak kendala yang dilaporkan oleh wajib pajak.
Kedua, terbitnya perintah penghematan anggaran yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Prabowo meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.
Ketiga, peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara pada 24 Februari 2025. Dalam pidato peresmiannya, Prabowo mengklaim berhasil mengamankan sekitar Rp 300 triliun dari inefisiensi, korupsi, dan belanja tak tepat sasaran. Dana itu disebut akan dialokasikan untuk diinvestasikan ke Danantara.
Bhima mengatakan, publikasi rutin berupa pembaruan informasi mengenai realisasi APBN sangat penting. “Perkembangan APBN menjadi referensi proyeksi imbal hasil Surat Berharga Negara, rating surat utang, dan berbagai indikator makro lainnya sepanjang 2025,” ujar dia.
Tak hanya sebagai pijakan gambaran ekonomi makro, Bhima menilai masyarakat dan para pelaku pasar juga ingin mengetahui pos belanja mana saja yang terdampak kebijakan pemangkasan anggaran. “Serta perkembangan penerimaan perpajakan di tengah kompleksitas Coretax,” katanya.
Ervana Trikarinaputri dan Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
