Dari Banten, Jumhur Siap Memobilisasi Massa Buruh Melawan Impor Ilegal

BANTEN - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat siap memobilisasi massa buruh untuk melawan impor ilegal yang mematikan industri dalam negeri dan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Hal itu ditegaskannya dalam kesempatan halalbihalal Keluarga Besar DPD KSPSI Banten di Restoran Istana Nelayan, Tangerang, Banten, Senin (14/4/2025).

Pencanangan yang dilakukan Jumhur Hidayat itu didukung oleh Gubernur Banten Andra Soni. "Kita siap memobilisasi massa buruh untuk menggeruduk instansi-instansi pemerintah yang membiarkan masuknya impor ilegal," tegas Jumhur.

Dia meminta semua pihak untuk betul-betul memerangi impor ilegal karena akan mematikan sektor industri, dan berdampak menghancurkan jutaan tenaga kerja yang bekerja di sektor industri. Halalbihalal Keluarga Besar KSPSI Banten itu juga dihadiri oleh jajaran pengurus DPP KSPSI, DPD KSPSI Banten, DPD II KSPSI Kabupaten/Kota di Banten, dan pengurus serikat pekerja di luar KSPSI di Provinsi Banten.

Baca Juga: PHK Massal di Awal 2025, Akankah Ekonomi Baik-Baik Saja?

Sebelumnya, Jumhur menyampaikan hikmah dari penerapan tarif imbal balik atau resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap barang impor dari Indonesia, yang kemudian ditunda 90 hari ke depan.

"Kita bisa lebih mandiri, tidak tergantung pada pasar luar negeri karena pasar domestik sangat kuat, apalagi jika pemerintah terus mengupayakan peningkatan daya beli masyarakat," kata Jumhur.

Jumhur mengapresiasi keputusan pemerintah yang menetapkan harga beli hasil panen petani cukup tinggi, sehingga petani di pedesaan memiliki nilai tukar yang lebih tinggi, yang bisa berdampak pada meningkatnya penyerapan hasil produksi industri-industri di Tanah Air.

Namun, Jumhur mengingatkan upaya ini bisa tidak berguna jika pihak-pihak terkait tidak mampu mengendalikan masuknya barang-barang impor ilegal. Terkait dengan tarif resiprokal ini, menurut Jumhur, nilai ekspor RI ke AS hanya 2,2% dari PDB. Ini berbeda dengan Vietnam yang mencapai 33%.

Menurut dia, seharusnya Indonesia tidak harus terlalu terguncang. Ia menilai, lebih tepat disebut RI dan AS sebenarnya saling bergantung. Karena itu, politik tarif dari Trump tidak perlu disikapi dengan keributan, tetapi harus dengan persahabatan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.

(rca)