.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) merasa kecewa Presiden Prabowo Subianto menemui para rektor di Istana Negara pada Kamis, 13 Maret 2025. Kekecewaan itu dipicu belum juga ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang pembayaran tunjangan kinerja atau tukin dosen ASN hingga hari ini.
"Draf Perpres tukin dosen ASN Kemendiktisaintek telah selesai dan hanya menunggu tanda tangan presiden," kata Ketua Adaksi Pusat Fatimah dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat, 14 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan, hal ini menjadi ironi lantaran di depan para rektor, Presiden menekankan pentingnya mencetak sumber daya manusia yang unggul. "(Presiden) menuntut dosen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Namun, kesejahteraan mereka sendiri masih belum terpenuhi dengan layak," katanya.
Dirinya menjelaskan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat di DPR pada14 Februari 2025 telah menjanjikan pemberian tukin untuk dosen ASN Kememdiktisaintek. Selain itu, alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 juga telah disiapkan untuk pembayaran tukin dosen ASN. "(Realisasi tukin) masih tertunda tanpa kejelasan," ujar Fatimah.
Fatimah menuturkan, akibat belum cairnya tukin tersebut, banyak dosen yang mengurungkan niat mereka untuk pulang ke kampung halaman di momen lebaran. Hal ini disebabkan kecilnya tunjangan hari raya (THR) yang diterima setelah hak tukin mereka tidak masuk dalam perhitungan.
"ASN lain akan menerima tukin 100 persen dalam komponen THR. Sementara dosen ASN dibiarkan tanpa kepastian," ucapnya.
Oleh karena itu, Fatimah kembali mendorong Prabowo untuk segera mengesahkan Perpres terkait tukin dosen ASN. Sehingga para dosen ASN Kemendiktisaintek bisa segera menerima hak tukin mereka.
Diketahui, Prabowo berdiskusi dengan ratusan rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 13 Maret 2025 lalu. Dia berharap perguruan tinggi bisa menjadi tulang punggung riset dan membantu mewujudkan program pemerintah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan diskusi dengan presiden diikuti rektor dari 124 perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Kemudian ada empat rektor dari perguruan tinggi swasta, 18 perguruan tinggi akademik, dan 17 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).
Eka Yudha Saputra ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
