.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan kementeriannya akan mengupayakan efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan tengah mencari cara agar pemangkasan tidak mengganggu program-program kementerian yang sudah diprioritaskan.
“Banyak program yang bisa kita cari celahnya. Ini membuat kami di birokrasi bekerja keras untuk melakukan efisiensi dan terus menjaga program bisa berjalan dengan baik,” ujar Pratikno ketika ditemui di area kantornya di Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perintah efisiensi anggaran didasarkan pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Surat yang dikeluarkan oleh Kemenkeu ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.
Sebelumnya, Pratikno juga memastikan pemangkasan anggaran tidak akan berdampak pada upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. "Anggaran untuk respons cepat terhadap bencana tetap tersedia, dan prioritas pemerintah dalam melindungi masyarakat tidak berubah," ujar dia saat berkunjung ke Yogyakarta, dikutip dari keterangan resmi pada Selasa, 4 Januari 2025.
Pratikno menyampaikan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki dana siap pakai yang dapat digunakan kapan saja untuk merespons secara cepat dalam penanggulangan bencana. Selain itu, upaya mitigasi seperti perbaikan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah tetap menjadi prioritas.
Sementara ini, mantan Menteri Sekretaris Negara itu belum menyebutkan rincian pemotongan yang dilakukan terhadap anggaran kementeriannya. "Rata-rata semuanya kan dipotong sekitar 50 persen ya," tutur Pratikno.
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bukan satu-satunya yang terdampak efisiensi anggaran. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 2025 terdampak pemangkasan hingga 35,72 persen. Menteri ATR Nusron Wahid memaparkan kementeriannya akan melakukan efisiensi hingga Rp 2,3 triliun dari total anggaran yang ditetapkan Rp 6,4 triliun.
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) juga terdampak pemangkasan hingga 73 persen. Adapun anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal terdampak efisiensi sekitar 22 persen. Pagu total yang ditetapkan bagi Kemenkeu untuk 2025 ditetapkan Rp 53,1 triliun dan efisiensi anggaran sekitar Rp 12 triliun.
M. Rizki Yusrial dan Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
