Fakta-fakta Moratorium Dapur MBG

BADAN Gizi Nasional memoratorium pembukaan dapur baru makan bergizi gratis atau MBG setelah kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sanjaya dan Loedwyk Pusung ditahan Kejaksaan Agung, pada 3 Juni 2026.

Dadan digantikan wakilnya yang lain, Nanik Sudaryati Deyang, menjadi kepala BGN. Salah satu langkah utama Nanik setelah menjabat adalah memoratorium pembangunan dapur baru untuk program makan bergizi gratis. Berikut sejumlah fakta mengenai keputusan moratorium dapur MBG.

Hemat Anggaran Program

Nanik mengatakan kebijakan moratorium dapur baru sejalan dengan arahan Kementerian Keuangan untuk efisiensi anggaran program, yang mengalami penyesuaian dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.

Nanik menjelaskan, dengan moratorium tersebut berarti BGN tidak akan lagi membuka pembangunan dapur baru atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Fokus lembaga saat ini dialihkan pada pembenahan dapur-dapur yang sudah ada agar memenuhi standar operasional, termasuk peningkatan kualitas makanan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM).

“Untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM). Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend,” kata Nanik dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juni 2026.
Iklan
 
Ia berujar, saat ini sudah ada sekitar 27 ribu dapur MBG yang beroperasi. Namun, masih banyak pengajuan pembangunan dapur baru yang terus masuk setiap hari. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menyulitkan pengawasan jika tidak dikendalikan. “Jadi kami bereskan dulu ini,” ujarnya.

Satu Kecamatan Enam Dapur

Nanik mengatakan mengatakan akan mengevaluasi kebutuhan dapur di setiap wilayah. Menurut dia, salah satu pertimbangan moratorium adalah karena jumlah dapur yang mengajukan dan beroperasi saat ini sudah cukup banyak, terutama di kawasan perkotaan dan daerah aglomerasi.

"Kami akan bereskan dulu ini. Misalnya, di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja," kata Nanik.

Ia menjelaskan, moratorium dilakukan agar BGN dapat menghitung kembali kebutuhan ideal dapur di setiap kecamatan dan kabupaten berdasarkan jumlah penerima manfaat. Setelah penataan selesai, pemerintah akan memutuskan apakah perlu membuka kembali pendaftaran dapur baru. "Nanti kalau setelah kami lihat kurang, baru buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresi dulu," ujarnya.

Fokus Bangun Dapur di Wilayah 3T

Nanik mengatakan, saat ini pembangunan dan pengajuan dapur MBG lebih banyak terkonsentrasi di wilayah aglomerasi. Sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru masih belum terlayani secara optimal. "Jujur, sekarang yang numpuk ada di aglomerasi. Yang 3T belum tersentuh," ujar Nanik. 

Menurut Nanik, Presiden Prabowo Subianto sudah meminta agar memperhatikan dan mengutamakan kawasan 3T dulu.

Kebijakan moratorium dapur baru MBG merupakan bagian dari agenda konsolidasi pimpinan baru BGN yang baru saja ditunjuk Presiden Prabowo. Dalam rapat koordinasi pertama, pimpinan BGN menetapkan efisiensi anggaran sebagai fokus utama.

Nanik menjelaskan, lembaganya akan melakukan penataan ulang penerima manfaat, menghentikan sementara pembukaan dapur baru, membenahi dapur yang sudah beroperasi, serta menyusun skema pelaksanaan MBG di daerah 3T agar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, anggaran BGN disebut tersisa sekitar Rp 26,8 triliun setelah pemangkasan anggaran pemerintah. Meski demikian, Nanik mengatakan pihaknya masih berupaya mencari ruang efisiensi lebih lanjut tanpa mengurangi sasaran program.

"Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Meskipun sekarang sudah dipotong, tinggal Rp 26,8 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran," ujar dia.

Untuk wilayah 3T, BGN tengah menyiapkan sejumlah alternatif pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di antaranya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) badan usaha milik negara maupun swasta, hibah dari lembaga internasional, hingga pemanfaatan fasilitas dapur yang sudah tersedia di daerah. "Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu full 100 persen dibiayai APBN," kata Nanik.

Bakal Gunakan Kantin Sekolah 

Selain fokus di daerah 3 T, Nanik S. Deyang juga membuka peluang menggunakan kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas dapur yang telah ada di wilayah terpencil. Menurut Nanik, jumlah penerima manfaat di sejumlah daerah 3T relatif sedikit sehingga pembangunan dapur baru tidak selalu menjadi pilihan yang efisien.