.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meminta pemerintah Indonesia menolak proposal Amerika Serikat untuk merelokasi dua juta rakyat Palestina. Menurut dia, wacana relokasi rakyat Palestina tidak sesuai konstitusi Indonesia.
"Sesuai konstitusi Indonesia, penolakan proposal AS adalah dalam rangka menentang kebijakan untuk melanggengkan penjajahan di muka bumi," kata Juwana lewat keterangan tertulisnya pada Selasa, 21 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini mengatakan masyarakat Indonesia yang bersimpati perlu lebih cermat. Pasalnya, ia menilai ide untuk relokasi penduduk Palestina bisa menjadi strategi AS di bawah Presiden Trump untuk membantu Israel melanggengkan penjajahan Israel di tanah Palestina.
Menurut dia, relokasi bisa berarti pengosongan lahan Palestina dari warganya sendiri. "Konflik di Palestina sejatinya adalah masalah pendudukan tanah yang tidak sah oleh pemerintahan zionis Israel," ujar dia.
Sebelummya, usulan itu datang dari utusan Donald Trump, Steve Witkoff. Dalam laporan NBC, seorang pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan AS menyatakan bahwa Witkoff berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan implementasi gencatan senjata. Sambil memastikan penegakan tahap pertama kesepakatan gencatan senjata dan pembahasan tahap selanjutnya, Trump dan timnya juga memperhatikan pentingnya solusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik di Gaza.
"Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas untuk beberapa dari mereka," kata pejabat transisi tersebut menirukan pendapat Witkoff.
Salah satu persoalan yang dihadapi saat ini adalah terkait dua juta warga Palestina di Gaza yang nasib dan tempat tinggalnya harus diperhatikan saat rekonstruksi Gaza berjalan. Namun, tim transisi Trump mengakui bahwa wacana tersebut sangat kontroversial baik bagi kalangan warga Palestina maupun masyarakat Arab pada umumnya. Banyak yang meyakini bahwa relokasi ke tempat lain justru memberi dalih bagi Israel untuk mengusir warga Gaza dari tanah airnya.
