.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-7 RI Jokowi membantah tudingan telah mengirimkan utusan sebelum dipecat oleh Dewan Pimpinan Partai (DPP) PDIP. Menurutnya tudingan itu tidak masuk akal. "Saya tegaskan tidak ada itu," ucap Jokowi saat ditemui wartawan di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 14 Maret 2025.
Ia pun meminta agar nama orang yang diutus disebutkan agar jelas. "Ya harusnya disebutkan siapa biar jelas,” katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menegaskan tidak ada utusan tersebut. Pihaknya justru mempertanyakan apa kepentingan dirinya jika mengirim utusan itu ke PDIP. Menurutnya secara logika itu tidak masuk akal. “Kepentingannya saya apa mengutus untuk itu, coba logikanya,” ucap dia.
Jokowi mengatakan jika selama ini sudah diam jika difitnah. Bahkan dimaki-maki pun ia memilih diam. Tetapi ia menyatakan itu ada batasnya.“Saya itu sudah diam lho ya. Difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekin saya diem, dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya,” kata dia.
Disinggung soal namanya selalu dikaitkan-kaitkan oleh PDIP, ia menanggapi dengan santai. “Ya udah,” ucap dia.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus sebelumnya mengungkapkan sempat ada utusan yang menemui partai sehari sebelum PDIP memutuskan untuk memecat Jokowi sebagai kader. Pernyataan itu disampaikan Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.
Deddy mengatakan utusan tersebut meminta agar PDIP tidak memecat Jokowi, sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto harus mundur. "Sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa Sekjen (Hasto) harus mundur," katanya.
Deddy menyebut utusan tersebut merupakan sosok yang memiliki kewenangan yang kuat. Namun, ia enggan menyebut siapa sosok tersebut.
Selain pesan agar jangan memecat Jokowi, ia mengatakan utusan itu menyampaikan ada sekitar sembilan orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
