.png)
KEPALA Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan opsi pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur alternatif untuk proyek makan bergizi gratis alias MBG. Menurut Nanik, mekanisme ini memungkinkan kantin menjadi pengganti satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam menyediakan menu MBG untuk sekolah-sekolah dengan jumlah siswa relatif sedikit.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Nanik mengatakan lembaga pengelola MBG yang kini dipimpinnya itu mempertimbangkan skema tersebut sebagai langkah efisiensi. “Misalnya begini, di tempat terpencil itu, misalnya di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau yang muridnya hanya 119. Kan, enggak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong, kantin itu digunakan,” ucap Nanik seusai pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026.
Selain memanfaatkan kantin sekolah, BGN juga mempertimbangkan kerja sama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan alias corporate social responsibility (CSR) badan usaha milik negara maupun swasta.
Nanik mencontohkan fasilitas dapur umum di daerah terpencil yang dibangun melalui program CSR oleh PT Pertamina (Persero). “Misalnya ada satu wilayah seperti di Raja Ampat, muridnya hanya 115 orang, tetapi di sana ada dapur umum CSR milik Pertamina. Nah, kita bisa gunakan juga seperti ini. Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” kata Nanik.
Ia menegaskan mekanisme ini menjadi upaya efisiensi supaya pendanaan proyek MBG tidak hanya dibebankan ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kata Nanik, perusahaan-perusahaan melalui dana CSR bisa ikut membantu pembiayaan program MBG di daerah 3T.
"Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja sama atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi,” tutur dia.
