.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, Tim Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membuka hotline laporan atau aduan mengenai pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.
Per Ahad, 17 November 2024, rerata aduan yang telah masuk melalui hotline tersebut mencapai 17 aduan per hari.
"Secara spesifik bisa kami sampaikan, pada bulan November ada 296 hotline yang masuk, dengan spesifikasi masing-masing wilayah," kata Bima dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2024.
Aduan paling banyak berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), mencapai 106. Menyusul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak 60 aduan. Kemudian dari Jawa Barat sebanyak 34 aduan, Sulawesi Barat 16 aduan, Maluku 13 aduan, dan daerah lainnya.
"Yang dilaporkan adalah netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara), kemudian dinamika ketika debat pasangan calon (paslon), dinamika ketika paslon kampanye, masalah keamanan, masalah logistik, dan konflik antarpendukung," ujar Bima.
Dia menjanjikan, seluruh aduan yang masuk melalui hotline tersebut akan ditindaklanjuti. Semuanya akan dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), hingga TNI dan Polri.
Selain itu, Kemendagri akan memonitor dan mengevaluasi isu-isu strategis terkait persiapan pilkada dan laporan permasalahannya. Terakhir, Kemendagri akan memetakan daerah-daerah yang rawan konflik untuk solusi tindak lanjut.
"Jangan sampai semua itu berdampak pada persiapan pencoblosan suara nanti," kata Bima.
Sebagai informasi, Kemendagi telah membangun layanan Desk Pilkada. Dalam layanan tersebut, berbagai potensi konflik yang terjadi di daerah dapat dimonitor selama 24 jam.
Layanan hotline ini, kata Bima, sebagai jalur aspirasi dari pemilih untuk mengadukan hal-hal yang dianggap terindikasi mengganggu tahapan pemilihan.
Kemudian, data yang dihimpun dalam Desk Pilkada juga dapat di-update secara real time dan dianalisis secara komprehensif. Dengan demikian, peluang terjadinya konflik dapat segera dicegah.
Komitmen jaga netralitas ASN
Bima menegaskan komitmen Kemendagri dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2024. Upaya menjaga netralitas penting dilakukan, mengingat saat ini tidak sedikit kursi kepala daerah yang diisi oleh penjabat yang merupakan ASN.
Sikap itu juga disampaikan Wamendagri saat menanggapi adanya sejumlah daerah yang perlu mendapat perhatian terkait netralitas ASN.
Bima mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti daerah yang menjadi atensi Komisi II DPR RI terkait netralitas ASN.
"Kami sebetulnya sudah membangun mekanisme evaluasi, baik top down maupun bottom up," kata Bima, dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan salah satu upaya Kemendagri dalam menjaga netralitas ASN, yaitu meminta pemerintah daerah untuk menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penundaan ini berlangsung hingga setelah hari pemungutan suara pada 27 November 2024.
"Kami membatasi bantuan sosial yang ditunda penyalurannya adalah bantuan sosial yang bersumber dari APBD, baik provinsi maupun kabupaten/kota," jelasnya.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah pada tanggal 13 November 2024.
Pilkada 2024 akan digelar pada 27 November mendatang. Ada 545 daerah yang akan memilih kepala daerah, terdiri dari 37 provinsi, dan 508 kabupaten/kota.
