.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menegaskan bahwa skema yang akan digunakan pada proses pencairan tunjangan kinerja atau tukin bagi dosen berstatus ASN merujuk pada kebijakan yang disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang sebagai tanggapan atas pernyataan perwakilan Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) usai audiensi dengan pihaknya yang dilangsungkan pagi ini.
“Informasi yang keliru, kami tetap mengikuti kebijakan Bu Menkeu yang sudah disampaikan tanggal 13 Februari yang lalu. Di sana tegas disampaikan bahwa prioritas (tukin) pada dosen di PTN Satuan Kerja (Satker), PTN BLU yang belum remun, dan LLDikti. Itu adalah perkembangan yang terakhir,” kata Togar saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 Maret 2025.
Perwakilan Adaksi dari Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) Esther Sanda Manapa menyebut bahwa anggaran Rp 2,5 triliun yang sudah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan akan dibayarkan secara merata kepada seluruh dosen ASN tanpa memandang penempatan atau tukin for all. Ini berbeda dengan skema yang telah disampaikan sebelumnya.
"(Tukin) yang akan dibayarkan tidak ada lagi seperti kemarin, semua tukin for all, seluruh. Artinya, seluruh dosen dengan anggaran ditujukan mulai dari 2025 akan dibayarkan, diperhitungkan dari Januari dulu. Itu adalah janji langkah pertama," tuturnya dalam konferensi pers seusai audiensi yang dilakukan di kantor Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Maret 2025.
Kemudian, ia juga menyatakan bahwa untuk rapel tukin lima tahun sebelumnya akan pemerintah usahakan untuk tetap bisa dibayarkan, meski pada pemerintahan sebelumnya tidak dianggarkan. “Dan yang kemarin juga mengenai rapelan, itu akan ada usaha untuk ke arah sana (dicairkan). Jadi kami fokus bahwa akan dibayarkan tukin dosen sejak Januari 2025 tahun ini," kata dia.
Sementara itu, Menteri Diktisaintek Brian Yuliarto yang pagi itu meninggalkan lokasi audiensi terlebih dahulu mengatakan, untuk saat ini pihaknya menargetkan pencairan tukin 2025 dimulai pada Juli hingga Agustus tahun ini. Ia mengatakan, pencairan dana tukin yang masuk ke dalam anggaran belanja tambahan (ABT) perlu melalui proses sinkronisasi terlebih dulu dengan kementerian lain.
“Tukin kan yang 2025 sudah diproses ya, jadi kami harapannya segera setelah ABT ini dibuka, tukin bisa diproses, tentu kan sekarang harus sinkronisasi dengan beberapa kementerian, tapi yang 2025 sudah ditetapkan akan dicairkan,” ujar Brian, Selasa.
Berdasarkan keterangan Togar, salah tanggap yang terjadi sudah dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Adaksi Anggun Gunawan. Togar menyampaikan bahwa di akhir audiensi, Anggun mengonfirmasi langsung kepada Mendiktisaintek Brian terkait dua hal, yakni tentang pembayaran tukin yang difokuskan untuk 2025 dan nominal dana yang dianggarkan yakni Rp 2,5 triliun sesuai dengan skema yang disampaikan Kementerian Keuangan Sri Mulyani.
“Ini kan kebijakan pimpinan. Pada tanggal 13 Februari 2025, Ketua Banggar juga di situ, disampaikan oleh Ibu Ani (sapaan Sri Mulyani) bahwa yang diprioritaskan adalah yang berkaitan dengan dosen-dosen yang ada di PTN BLU yang belum dapat remun, PTN Satuan Kerja, dan yang ada di LLDikti. Nah itu angkanya Rp 2,5 triliun,” kata dia.
Adapun angka tersebut masih tetap berada di bawah usulan Kemendiktisaintek sebelumnya, yakni Rp 2,8 triliun. Pihaknya berharap tidak ada kesalahpahaman lain yang tercipta di kemudian hari. “Jadi pemahaman sudah sama atau tidak terjadi distorsi, kalau (istilah) tukin for all atau tukin untuk semua itu tentunya tidak pada tempatnya. Semoga tidak salah paham lagi ya,” ujarnya.
