Kemensos Sebut 202 Pemerintah Daerah Sanggupi Bangun Sekolah Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian sosial mengatakan telah menjalin komunikasi kepada 485 pemerintah daerah perihal pembangunan sekolah rakyat yang akan dimulai pada Juli 2025. Dari jumlah tersebut, Kemensos mengklaim 202 pemerintah daerah telah menyerahkan proposal kesanggupan disertai kesiapan lahannya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan akan terus mempercepat pendirian program besutan Presiden Prabowo Subianto. "Manfaatkan betul di Mei dan Juni ini untuk memastikan dan menetapkan guru dan siswa. Juga kebutuhan lainnya yang mendesak untuk segera diputuskan," kata dia dalam keterangan resmi, Sabtu, 29 Maret 2025.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa percepatan pendirian sekolah rakyat dilakukan agar dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Kemensos mengklaim bahwa saat ini sudah ada 41 bangunan yang siap digunakan sebagai sekolah rakyat, terdiri dari 33 bangunan sentra, 5 balai diklat, 1 pusdiklat, dan 1 poltekessos.

"Supaya titik-titik lokasi (Sekolah Rakyat), baik berupa bangunan maupun tanah bisa disurvei. Kalau perlu geo tagging-nya disiapkan dalam 3 hari ke depan," ucap Gus Ipul. 

Sebelumnya Gus Ipul mengatakan sudah ada 200 titik yang diusulkan menjadi lokasi sekolah rakyat. Sejumlah titik itu merupakan usulan dari kepala daerah.

"Yang usul gubernur bupati wali kota per detik ini sudah lebih 160 titik. Sebagian besar 115 berupa tanah dengan ukuran 5 hektare keatas, sebagian lagi berupa aset yang perlu direvitalisasi," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025.

Gus Ipul mengatakan jika disetujui Presiden Prabowo Subianto, 38 sekolah rakyat akan dibangun di atas titik yang diusulkan itu. Sejauh ini, sudah ada 45 bangunan yang siap menyelesaikan sekolah rakyat. Ia menargetkan 70 sekolah rakyat dibangun pada tahun ini. 

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan sudah membicarakan terkait kurikulum yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat dengan Presiden Prabowo Subianto. Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan kurikulum tersebut modelnya multi-entry dan multi-exit.

“Kemarin sudah sampaikan di rapat dengan Presiden. Nanti kurikulumnya modelnya multi-entry dan multi-exit kurikulum,” kata dia saat ditemui di Stasiun Pasar Senen pada Rabu, 26 Maret 2025.

Mu'ti menjelaskan dalam kurikulum tersebut, siswa Sekolah Rakyat tidak diharuskan masuk pada tahun ajaran yang sama. Kemendikdasmen memungkinkan rekrutmen siswa ini dilakukan secara bergelombang. "Jadi anak-anak ini itu tidak harus masuk pada tahun ajaran yang sama, mereka bisa masuk secara bergelombang, tidak harus bersamaan,” ujarnya. 

Namun, ketika siswa sudah dinyatakan masuk, Mu'ti menjelaskan wajib untuk menjalani proses belajar mengajar di asrama. Kurikulum ini, kata dia, tidak sama persis dengan apa yang telah diterapkan dalam sekolah reguler. “Sekolah Rakyat ini juga nanti sekolahnya formal, tapi kita rancang dengan kurikulum yang tersendiri,” ujarnya. 

Hanin Marwah berkontribusi dalam tulisan ini