.png)
INFO NASIONAL - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bersama PT Pertamina (Persero) terus berupaya memastikan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg tepat sasaran. Salah satu langkah yang diambil adalah menata ekosistem rantai pasok LPG 3 kg melalui perubahan mekanisme distribusi dari pengecer ke sub pangkalan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam menyalurkan LPG bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu, usaha mikro, dan sektor pertanian.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot, menegaskan bahwa pemantauan serta penyesuaian distribusi LPG 3 kg terus dilakukan agar subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak. "Pemerintah berkomitmen mengawal distribusi agar subsidi LPG tepat sasaran dan menghindari kelangkaan di lapangan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah perubahan mekanisme distribusi dari pengecer ke sub pangkalan guna meningkatkan efisiensi dan akurasi penyaluran," ujar Yuliot dalam kunjungan kerjanya di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 4 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di Bogor, Yuliot didampingi Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Wiko Migantoro, Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina (Persero), Alfian Nasution, serta Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga. Mereka meninjau ketersediaan LPG 3 kg di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Mitra Harun Gasindo serta beberapa pangkalan di Babakan Madang, Bojong Koneng, Kadumangu, dan Citaringgul, Jawa Barat.
Hasil sidak menunjukkan bahwa stok LPG 3 kg dalam kondisi aman. “Suplai dari SPBE ke agen dan pangkalan berjalan lancar dengan rata-rata pasokan nasional sebesar 30 kilo ton per hari, sementara untuk Kabupaten Bogor suplai mencapai 60 kilo ton per hari. Jika terjadi lonjakan permintaan, Pertamina siap melakukan penyesuaian guna memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Yuliot.
Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat mampu untuk tidak menggunakan LPG 3 kg bersubsidi. "Gas bersubsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan usaha mikro, bukan untuk rumah tangga mampu ataupun industri," kata dia.
Sejalan dengan kebijakan ini, pemerintah juga mendorong warung-warung yang sebelumnya menjadi pengecer untuk beralih menjadi sub pangkalan resmi guna memastikan distribusi LPG berjalan sesuai regulasi. “Kami juga mendorong warung-warung yang selama ini berperan sebagai pengecer untuk mendaftarkan diri sebagai sub pangkalan guna memastikan distribusi LPG berjalan sesuai aturan,” ujar Yuliot.
Proses transisi dari pengecer ke sub pangkalan ditargetkan selesai dalam waktu satu minggu. "Selama masa transisi ini, aparat setempat akan mengawal ketersediaan LPG di daerah serta memberikan pembinaan kepada pengecer yang beralih menjadi sub pangkalan. Dengan demikian, dalam waktu seminggu ke depan, masyarakat diharapkan sudah dapat membeli LPG 3 kg dari sub pangkalan yang telah terdaftar," tambahnya.
Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi peningkatan konsumsi LPG 3 kg menjelang Ramadan 2025. "Penataan ekosistem rantai pasok LPG 3 kg ini pun untuk persiapan menghadapi Ramadan tahun 2025,” kata Yuliot.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto turut memberikan arahan terkait kebijakan ini. Ia menginstruksikan agar pengecer tetap diizinkan menjual LPG 3 kg, namun secara bertahap diarahkan untuk menjadi sub pangkalan resmi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kemudahan akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi, sambil tetap memastikan distribusi lebih tertata dan tepat sasaran.(*)
