.png)
KETUA Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas meminta Presiden Prabowo Subianto mengurangi agenda kunjungan ke luar negeri. Busyro mengusulkan agar Kepala Negara lebih banyak turun langsung ke daerah guna menyelesaikan pelbagai persoalan sosial, ekonomi, serta konflik agraria yang masih menyelimuti masyarakat di dalam negeri.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Kami, unsur-unsur masyarakat sipil, termasuk saya sebagai salah satu dari Muhammadiyah itu, meminta agar Presiden sebaiknya menghentikan kunjungan ke luar negeri yang sudah berkali-kali itu,” kata Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Selasa, 16 Juni 2026.
Menurut Busyro, turun langsung ke daerah juga penting agar Presiden memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi masyarakat, serta tidak hanya bergantung pada laporan para pembantu presiden. Busyro menyinggung Prabowo yang telah melalui perjalanan politik panjang sebelum akhirnya terpilih menjadi presiden.
Ia berharap Prabowo tidak terjebak dalam informasi yang tidak utuh dari lingkungan sekitarnya. “Kasihan kalau Presiden yang sudah empat kali ingin jadi Presiden. Sekarang sudah terwujud. Jangan sampai dibisiki oleh sesuatu,” ujarnya.
Busyro menambahkan, selama ini masih banyak berbagai persoalan dalam negeri membutuhkan perhatian langsung dari pemerintah. Mulai dari konflik agraria, proyek strategis nasional, hingga persoalan hak-hak masyarakat adat, khususnya di Papua.
Tak hanya sekadar berkeliling ke daerah-daerah, Busyro menambahkan, Prabowo juga harus menggandeng berbagai kelompok masyarakat sipil dalam agenda tersebut. Menurut dia, organisasi masyarakat sipil memiliki berbagai hasil riset dan data lapangan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan. Ia mengingatkan bahwa bahwa kunjungan ke daerah tidak boleh hanya bersifat seremonial.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan adanya tindak lanjut terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. “Jangan hanya datang lalu selesai. Harus ada tindak lanjut yang nyata,” kata Busyro.
Sebelumnya, frekuensi kunjungan Prabowo ke luar negeri menjadi sorotan publik dan banjir kritik. Kontroversi terakhir mencuat pada tiga kali kunjungan Prabowo ke Prancis dalam kurun waktu lima bulan terakhir, yang terkesan tidak terencana dengan baik.
Dino Patti Djalal, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat dan Wakil Menteri Luar Negeri masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menilai seringnya Prabowo berada di luar negeri sebagai hal yang tidak lazim dan di luar batas kewajaran.
Dino mencatat selama menjabat presiden, Prabowo menghabiskan 1 dari total 6 harinya di luar negeri. Ia menilai hal itu tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran yang sering digembor-gemborkan Prabowo sejak menjabat sebagai Presiden. “Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar,” ujar Dino.
Jika dibandingkan dengan Presiden sebelumnya, intensitas lawatan Prabowo ke luar negeri dalam 1,5 tahun menjabat juga hampir melampaui total jumlah kunjungan mereka. Presiden Joko Widodo dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masing-masing melakukan 58 kali dan 86 kali kunjungan selama 10 tahun masa jabatan mereka.
Menanggapi pelbagai kritik tersebut, Prabowo menilai lawatan seorang kepala negara ke berbagai penjuru dunia adalah wajar. Ia menyebut situasi geopolitik dunia saat ini sedang berubah menjadi kacau. Karena itu, ia perlu ke luar negeri dan membangun hubungan baik dengan siapa pun. "Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa," kata dia saat berpidato dalam Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi di Bandar Lampung, Rabu, 10 Juni 2026.
