Komisi IV DPR Desak Pemerintah Ungkap Pemasang Pagar Laut

4 hours ago 1

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mendesak pemerintah segera mengungkap dalang utama pemagaran laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Dia juga meminta untuk mengungkapkan asal perusahaan yang mampu membangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Kami dari Komisi IV mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa, siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai," kata Titiek Soeharto saat ditemui di kompleks parlemen Senayan pada Selasa, 21 Januari 2025.

Titiek pun mempertanyakan keberadaan pagar laut yang terbentang di perairan Kabupaten Tangerang ini. Sebab, menurut Titiek, pembangunan pagar laut itu membutuhkan biaya yang cukup besar.

"Mosok tiba-tiba ada gitu ya 30,16 kilometer kan enggak bisa dibikin satu sampai dua hari. Jadi ini supaya segera oleh pemerintah mengetahui siapa yang bikin ini," kata dia.

Selain itu, ia mempertanyakan kabar adanya pihak yang mengaku-ngaku bahwa pagar laut ini dibangun oleh sekelompok nelayan swadaya. Titiek pun sedang berusaha mencari informasi mengenai kebenaran adanya dana yang mengalir ke nelayan untuk membangun pagar laut tersebut.

"Kami ini dari Komisi IV sedang berusaha untuk mensejahterakan kehidupan para nelayan. Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya. Ini kan sangat mengada-ada," ucap Titiek Soeharto.

Sementara itu, beredar kabar biaya pembangunan pagar laut itu ditaksir mencapai sekitar Rp 420 ribu per meter. Selain itu, masyarakat sekitar yang turut membantu pengerjaan dibayar antara Rp100 ribu  hingga Rp200 ribu per hari. Dari jumlah tersebut, total biaya pembuatan pagar laut di perairan Tangerang tersebut bisa mencapai Rp15 miliar.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Banten, Mulyanto, menyoroti biaya pembuatan pagar laut yang bisa mencapai belasan miliar secara keseluruhan itu. Menurut dia, sangat tidak mungkin masyarakat mampu mengeluarkan duit sebanyak itu untuk keperluan publik, yang mestinya merupakan tanggung jawab negara.

Apalagi saat ini kondisi ekonomi masyarakat sangat memperihatinkan. “Mengeluarkan uang sebanyak ini untuk keperluan publik, yang seharusnya menjadi tugas negara, sangat kontradiktif dengan kondisi ekonomi nelayan yang saat ini memprihatinkan,” katanya.

Read Entire Article
Berita Nusantara Berita Informasi Informasi Berita Berita Indonesia Berita Nusantara online Berita Informasi online Informasi Berita online Berita Indonesia online