.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah memfinalisasi besaran tunjangan berupa bantuan bagi guru honorer non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2025. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyebutkan dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada Selasa, 22 April 2025, bantuan tersebut diusulkan berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan.
“Guru-guru non-ASN dengan kualifikasi tertentu nanti akan diberikan tunjangan. Besarannya sedang dihitung, antara Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu,” kata Lalu Hadrian saat ditemui usai raker tertutup bersama Mendikdasmen di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menyebut tunjangan itu ditujukan bagi guru yang tidak termasuk dalam kategori PNS maupun PPPK, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta. “Mereka ini yang belum sertifikasi, otomatis juga belum punya akses terhadap tunjangan yang selama ini diberikan negara,” katanya.
Lalu Hadrian menyebut kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan tenaga pendidik di akar rumput yang selama ini luput dari perhatian kebijakan formal.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini masih menghitung jumlah pasti penerima dan skema penyaluran bantuan tersebut. Tunjangan guru non-ASN ini akan menjadi bagian dari empat program pendidikan nasional yang rencananya diluncurkan Presiden Prabowo pada 2 Mei mendatang, bersamaan dengan rehabilitasi sekolah, digitalisasi pendidikan, dan dukungan pendidikan untuk guru yang belum menempuh pendidikan D4 atau S1.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengoreksi penyebutan tunjangan guru non-ASN tersebut. "Bukan tunjangan ya sebutannya, tapi bantuan untuk guru honorer," kata Mu'ti.
Bantuan untuk guru honorer ini, kata Mu'ti, merupakan bagian dari empat paket program prioritas yang akan diumumkan Presiden. Tiga program lainnya adalah pelaksanaan rehabilitasi sekolah, digitalisasi pendidikan, serta bantuan pendidikan bagi guru yang belum menempuh pendidikan D4 atau S1.
Mu’ti belum merinci besaran bantuan maupun jumlah guru honorer yang akan menerima manfaat tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap sekaligus mendukung penguatan kompetensi pendidik di tingkat dasar dan menengah.
